LKS-PENOLAKAN OPINI DAN MEMBERIKAN TANGGAPAN KELAS XII IPA 2 TAHUN 2014/2015

1. Bacalah wacana berikut dengan cermat, teliti, dan cerdas!  
2. Analisislah wacana tersebut dari segi penalaran wacana atau si penulis! Jadi, tentukan opini-opini utama penulis tentang topik yang dibahas!
3. Berdasarkan opini yang kalian pilih , tentukan term C, B, dan buatlah term A-nya!
4. Berdasarkan rumusan term tersebut restrukturisasikan ke dalam bentuk penalaran siologisme yang benar! 5. Analisislah silogisme tersebut dari segi 1) validitas (valid) dan 2) kebenarannya (truth)! Pahamilah dengan cermat di mana letak kelemahan pola penalaran itu? 
5. Berilah tanggapan atas opini wacana melalui penulisnya secara kritis dengan memberikan butir-butir ikon yang dijadikan sasaran!
6. Buatlah penolakan gagasan wacana atau penulis dengan melihat kelemahan pola pikir dan opini penulis dalam memanfaatkan data!
7. Kerjakan dalam Komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen! Email harus sesuai dengan nama dalam daftar nama. Yang tidak memenuhi persyaratan akan kena eleminasi secara otomatis-langsung! 6. Kerjakan sesuai dengan alokasi soal dan penjawabnya!

WACANA PENOLAKAN PENDAPAT DAN TANGGAPAN

KELAS XII IPA 2

1.    Kejahatan di Jalan Raya, Picu Trauma Psikologis

Karya Muhammad, Seorang pendidik di SLBN Metro Lampung, 1 istri, 3 anak, mulai suka menulis di Kompasiana

Beberapa hari ini saya merasakan ada kengerian tersendiri dari dalam lubuk hati. Kengerian yang bersumber dari sebuah cerita teman bahwa baru-baru ini di seputaran Batanghari seorang anak SMA tewas dengan isi perut terurai. Almarhum adalah korban perampokan di jalan raya. Menurut saksi mata, terbunuhnya si korban lantaran ia ingin menyelamatkan kunci motornya sewaktu hendak dirampok. Karena merasa korbannya hendak melarikan diri para rampok pun melakukan tindakan sadis. Membunuh anak ABG ini tanpa ampun. Iiih sadis amaaat ya?

Belum hilang ingatan dari cerita perampokan di jalan raya dengan korban seorang siswa SMA ini, muncul lagi berita seorang perampok (begal) menurut khabar yang beredar tewas dibunuh massa, lantaran terjebak saat melarikan diri dengan kendaraan hasil rampokannya.Dari foto perampok tersebut terlihat leher ditusuk sebilah pisau dan darah mengalir dari luka tusuknya. Dan ternyata tidak hanya satu orang yang tewas, karena ada beberapa rampok yang harus menerima ganjaran bogem mentah dari masyarakat lantaran kejahatan yang telah mereka lakukan.

Terang saja, akibat beberapa kasus pembunuhan ini mengakibatkan sindrom trauma psikologis. Tidak hanya anak dan adik saya yang sangat ketakutan, karena saya sendiri pun merasa kurang nyaman jika harus berkendara di malam hari. Jangankan di malam hari, di siang hari agak-agak minder jika menuju wilayah yang lumayan rawan. Seperti yang saat ini terkenal adalah Kecamatan Jabung Lampung Timur. Seandainya saya kesana pun dengan konvoi beberapa rekan dengan maksud mencegah kejahatan di jalan raya.

Jangan pernah berharap selamat, jika kita tidak waspada ketika menuju wilayah-wilayah yang rawan kejahatan. Meskipun akhir-akhir ini, para penjahat ini sudah masuk ke wilayah perkotaan. Seperti yang saya ceritakan para perampok ini beraksi di jalan raya arah Sekampung yang lumayan ramai, adapula di sekitaran Masjid Kowi di daerah Kelurahan Ganjar Agung Kec. Metro Barat pun tak luput dari tindakan brutal para pelaku kejahatan.

Kejahatan di jalanan berdampak sindrom trauma psikologis

Mungkin kita sudah lelah dengan semua kejahatan yang muncul. Entah di jalan raya, di rumah-rumah pengusaha kaya maupun di kantor-kantor pun acapkali terjadi perampokan. Namun bentuknya berbeda seperti kejadian belum lama ini Mantan Menteri ESDM Jero Wacik diduga melakukan pemerasan demi kepentingan pribadi.

Lelahnya kita, entah di seantero Lampung maupun di daerah lain, seakan-akan rakyat dibuat gerah. Meski setiap hari kejahatan di jalanan kerap terjadi, pembunuhan korban dan pelakunya ternyata tidak berdampak signifikan terhadap berakhirnya kekerasan ini. Meskipun segala macam tindakan kekerasan itu sempat mencederai makna persatuan karena ujung-ujungnya dihubung-hubungkan dengan urusan kesukuan, ternyata pemerintah belum begitu sigap menyelesaikan konflik dan masalah sosial ini. Padahal ketika saya sendiri merasakan ketakutan luar biasa tatkala harus keluar rumah di malam hari, padahal biasanya cuek-cuek saja. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung masyarakat kita sudah terjangkiti sindrom trauma psikologis. Padahal jika kita tahu apa sih makna trauma psikologis, tentu setiap orang enggan mengalaminya. Tidak hanya kami, karena lingkungan pun mengalaminya.

Trauma psikologis adalah jenis kerusakan jiwa yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa traumatik. Ketika trauma yang mengarah pada gangguan stres pasca trauma, kerusakan mungkin melibatkan perubahan fisik di dalam otak dan kimia otak, yang mengubah respon seseorang terhadap stres masa depan.

Akibat tekanan-tekanan ketakutan tersebut yang semula dianggap biasa-biasa saja, pun akhirnya menjalar dan mendominasi mental dan pikiran, yang akhirnya justru menjadi penyakit kejiwaan yang amat sulit disembuhkan. Bahkan lebih dari itu para korbannya akan menjadi pribadi yang terlalu responsif, ketakutan berlebih-lebihan, dan dampak yang lebih parah ketika masyarakat sudah tidak lagi percaya terhadap institusi penegak hukum yang katanya ingin membela dan mengayomi masyarakat.

Tentu hasil akhirnya dapat diduga, rakyat tak takut lagi ketika harus melakukan kekerasan balasan di jalanan. Dan buntutnya akan banyak korban-korban baru dari kalangan pelaku kejahatan karena dihukum “massa” lantaran tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum.

Mereka sudah muak dan jengah dengan keadaan, semakin dibiarkan berlarut-larut justru kejahatan semakin merajalela. Itulah dampak terberat jika aparat kepolisian justru tidak dipercaya lagi. Masyarakat yang menderita trauma psikologis ini justru akan menunjukkan kekerasan balik yang lebih parah. Bolehlah para pelaku kejahatan bisa tertawa puas dan melenggang bebas dengan harta rampasannya, tapi di belakang mereka masyarakat pun mengancam mereka akan lebih keji lagi menghakimi para pelaku kejahatan ini. Bahkan beberapa bulan silam ada seorang penjahat yang tewas dibakar massa lantaran kecewa para pelaku tetap saja bisa melakukan kejahatan meskipun sudah pernah tertangkap.

Terus, apa yang diharapkan dari aparat penegak hukum? Polisi, TNI atau apalah nama aparat-aparat ini. Jika justru mereka terkesan membiarkan kejahatan demi kejahatan terjadi. Jangan dikira rakyat akan diam saja jika kejahatan demi kejahatan menghantui mereka. Ironinya lagi, meskipun para aparat penegak hukum ini sudah dibayar dengan uang rakyat, toh mereka justru membiarkan rakyat tersakiti dan terzalimi oleh ulah para penjahat jalanan.

Sikap Polisi Terkesan Lamban

Pun berdasarkan kasus yang pernah terjadi di daerah Bekri, Lampung Tengah, tiba-tiba dua suku saling menyerang dan buntutnya hampir seluruh rumah di wilayah ini, khususnya milik para pendatang hangus terbakar akibat tindakan balasan dari warga pribumi. Kasus ini berawal dari kasus pencurian sapi yang selalu saja terjadi. Bagaimana mungkin sapi satu kandang tiba-tiba lenyap padahal bertahun-tahun mereka memeliharanya untuk persiapan kebutuhan mendesak? Misalnya saja jika dihitung nominal harga sapi minimal 15 juta per ekor, ketika satu kandang ada dua ekor saja, sudah jelas 30 juta uang raib dalam semalam. 

Bahkan ada yang ada tiga ekor sapi yang raib lantaran kasus pencurian.

Masyarakat sudah melaporkan ke aparat kepolisian, polisi masih saja duduk manis kurang merespon, jangankan mencari jejak pelaku, seakan-akan mereka enggan mengurus kasus pencurian jika tidak ada uangnya. Anda kehilangan sapi, bisa-bisa mobil ikut raib.Karena gerah dan marah, dan kebetulan ada seseorang yang di malam itu diduga sebagai pencurinya, para masyarakat inipun menghakimi, meskipun setelah diselidiki “katanya” bukan pelaku pencurian. Masyarakat yang merasa keluarganya dihakimi dengan sadis inipun menuntut balas. Imbasnya rumah-rumah penduduk hangus terbakar karena dirusak masa desa sebelah.

Untung saja, kedua masyarakat sepakat untuk berdamai, dengan risiko saat ini banyak kepala keluarga yang sudah enggan lagi memelihara ternak dan rumah-rumah mereka banyak yang rusak. Seandainya digantipun tak sesuai dengan harga kerusakan.

Itulah potret citra buruk kinerja aparat keamanan di negeri ini. Seandainya kasus kejahatan demi kejahatan dibiarkan saja, bukan tidak mungkin rakyat akan bertindak lebih anarkis. Tidak hanya pelaku kejahatan yang dihakimi di tempat, karena polisi yang seharusnya menjaga keamanan pun bisa-bisa tidak dipercaya lagi.

Pertanyaannya jika kepolisian tidak lagi dipercaya rakyat, kenapa mereka masih berdinas? Apakah semata-mata ingin mendapatkan gaji tapi berlindung ketika harus terlibat dengan persoalan rakyat? Atau bukan rakyat saja yang terkena sindrom trauma psikologis ini tapi menimpa pula aparat kepolisian kita? Atau karena memang pemerintah sudah tidak peduli lagi dengan nasib rakyatnya? Entahlah.

Salam

2.      Reformator… Jangan Pernah Lengah Mengawal Negerimu

Sjahrir Hannanu, Seorang yang suka mengamati dan merenungkan kejadian yang ada di sekeliling kita.

Saya selalu merasa aneh dan tak suka ketika setiap dilakukan Pemilihan Umum, untuk dianjurkan tidak dengan harus memilih orang-orang partai politik.

Sejak zaman dahulu kala, ketika Golkar begitu berpengaruh memaksa PNS untuk menjadi anggota Golkar sayapun selalu merobek formulir isian padahal ancamannya adalah dikeluarkan dari PNS. Begitulah di jaman dahulu Golkar yang disebut bukan partai politik melakukan praktek hingga menguasai Indonesia begitu lamanya. Tapi kini Golkar adalah partai politik dan tidak lagi memaksa kita menjadi anggotanya.

Tapi kesalahan Golkar itu telah saya maafkan. Hingga kini saya tak mau masuk partai politik apapun. Saya tidak suka partai politik.

Di dalam benak saya ini, ada gejolak dan ada keinginan untuk merdeka dari menganut salah satu partai. Ketika didalam pencalonan presiden mulai diwacanakan mengakomodasi kalangan Profesional tanpa harus menggunakan kendaraan partai politik, seperti saya melihat cahaya cerah tentang masa depan Indonesia yang lebih baik. Walaupun begitu sengitnya serangan untuk memblokade pemikiran ini, saya senang sekali melihat generasi muda dan pembaharu telah mulai bergerak memperbaiki Indonesia dari orang-orang banyak orang yang “pintar” berbicara, tak takut ada dosa, halal-hulul-hilul semua disikat. Kadang-kadang saya berfikir mereka ini kebanyakan sudah lupa bahwa ia akan mempertanggung jawabkan tingkah-lakunya di hari-kemudian dengan ancaman siksa yang amat-sangat. Rasa takutnya tak ada. Berani benar orang-orang seperti ini.

Nah… terbayanglah olehku satu impian, akan adakah nanti kelompok yang tanpa partai ini bisa dianggap satu dan kemudian memiliki juga suara disetiap Pemilu yang akan datang ?? Bukankah kita yang tak berpartai ini juga adalah sebagian dan jumlahnya cukup besar untuk menentukan pilihan ?? Saya kira kalau yang mencadi “Calon” juga sudah ada dari golongan non partai, maka pemilihnyapun harus ada dengan nama “Golongan Non Partai” itu. Singkatkan saja dengan GNP. Bukankah telah banyak kita dengar agar mereka yang terpilih menjadi “Anggota DPR atau Pejabat” dianjurkan agar sebaiknya meletakkan statusnya sebagai anggota partai demi keberpihakannya kepada rakyat, dan menjadi rakyat sejati  ?

Hanya kepada mereka yang lurus, yang tak “pandai” berbicara itulah harapan ini harus diberikan, karena sampai di tangan KPKpun mereka masih vocal dan bisa tersenyum. Bangga rasanya memiliki KPK tetapi pilu dan miris melihat tangkapan demi tangkapan diseret ke meja hijau… dan sebagian lagi ingin KPK bubar.

Anak Muda Reformator… jangan pernah lengah mengawal negerimu.

3.      Bukti, Koalisi Merah Putih Bukan Wakil Rakyat

Karya Giri Lumakto

My roles (so far): A Lecturer. A Father. A Husband. A Lover. A Friend. tweet:

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, kader partainya tidak akan ada yang masuk dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jika ada kader Golkar yang direkrut, Agung mengatakan, itu tidak atas nama partai.

“Ya tidak atas nama partai,” kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2014). (berita: kompas.com)

“Tidak tertutup kemungkinan kader terbaik Koalisi Merah Putih ditarik ke pemerintahan Jokowi. Tapi, dengan konstelasi dan status politik sekarang, yang bersangkutan tidak mewakili partainya,” kata Tantowi di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9/2014). (berita: kompas.com)

Namun, bila nanti ada kader Golkar yang ditawari oleh Jokowi untuk menjabat sebagai menteri, Aburizal sebagai ketua umum mengaku mempersilakannya. Namun, bila hal tersebut terjadi, ia menegaskan bahwa kader yang ditunjuk bukanlah perwakilan partainya.

“Silakan saja, tetapi tidak mewakili Golkar,” ujar dia. (berita: kompas.com)

Dari beberapa pernyataan para politisi pengekor Koalisi Merah Putih (KMP) diatas, apa yang bisa Anda simpulkan? Jelas. Mereka semua merasa diri mereka adalah wakil partai. Mereka bukan wakil rakyat. Rakyat yang sejatinya diakomodir dengan media politik serupa partai politik. Ternyata hanya sebagai anak tangga para politisi untuk mencapai kuasa. Setiap kepala kita adalah pijakan mereka menuju ke atas singgasana kuasa. Menjadi yang katanya wakil rakyat. Baik wakil yang menjadi anggota legislatif, maupun mentri dalam eksekutif. Nampaknya KMP tidak ingat (juga) siapa yang menjadikan mereka memiliki kuasa.

Hak berpolitik adalah hak semua warga negara. Dan rakyat, boleh turut serta dalam sebuah partai, dalam hal ini partai politik. Hakikat partai politik harus berdasar pada pasal 28 UUD 1945 yaitu:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. (referensi: portalgaruda.org). Dan dengan jelas, bahwa partai politik harus membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dijelaskan dalam UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi:

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (referensi: acch.kpk.go.id)

Sehingga partai politik dengan presumsi UUD 1945 No. 28 dan UU No. 2 tahun 2011 tentang Parpol pasal 1 ayat 1 berfungsi sebagai media aspirasi. Media aspirasi atau lebih umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat, pun sejatinya bergerak dan bertindak dengan dasar rakyat. Dalam hal ini, semua aspirasi yang terwujud adalah hasil komunikasi intensif antar Parpol, Pemda dan DPRD. Sehingga alur fungsi parpol sebagai sarana komunikasi adalah sebagai berikut:

(Alur Fungsi Komunikasi Parpol | Yarni: 2011 dalam portalgaruda.org)

Sedang faktanya, dari pernyataan geng KMP diatas kolom rakyat seolah dihilangkan. Aspirasi mereka adalah aspirasi golongan atau kelompok. Jika ketua berkata tidak atau mayoritas anggota menolak, maka gugurlah kiprah seorang politisi dari parpol tersebut. Sehingga, proporsi aspirasi rakyat sebagai dasar alur komunikasi diputus. Tanpa mendengar aspirasi dan gejolak yang ada di lapangan, geng KMP menjalankan manajerial partai politik seenak mereka sendiri. Berikut kira-kira alur diagram fungsi komunikasi parpol ala geng KMP.

(Alur Fungsi Parpol ala KMP, adaptasi Yarni:2011)

KMP Berada di Luar Pemerintahan, Tapi Bukan Oposisi?

Dan geliat yang agak mengganjal pula adalah istilah diluar pemerintahan ala KMP. Mungkin agak merancukan istilah oposisi yang selama ini ada. Semisal PDI-P yang memang oposisi. Walau tidak ada wakil mentri yang ikut dalam Kabinet Indonesia bersatu. PDI-P menganggap diri mereka oposisi. Sedang yang diistilah KMP adalah berada diluar pemerintahan.

… Akan tetapi, pilihan politik Golkar adalah di luar pemerintahan sehingga tak ada perwakilan partai di kabinet pemerintahan mendatang. (berita: kompas.com)

Setalah ada kemungkinan figur profesional partai akan berasal dari Koalisi Merah Putih, Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat menegaskan bahwa Partai Gerindra akan tetap berada diluar pemerintahan. (metrotvnews.com)

Oposisi yang selama ini ada toh tidak merugikan jalannya roda pemerintahan. Bukan pula pihak oposisi merongrong pemerintah dengan hal yang penuh dengan kepentingan. Menolak atau mengkritisi pemerintah memang wajar adanya hakikat oposisi. Oposisi lebih terkesan pihak yang bersebrangan namun tidak memusuhi. Mengkritisi namun tidak menghakimi. Menolak kebijakan namun dengan tidak sporadis merubah UU. Intinya, tetap berlandaskan konstitusi, Pancasila dan UUD 1945.

Sedang bayangan awam saya, pihak diluar pemerintah adalah istilah yang ‘menyesatkan’. Jika dibilang oposisi, jika dari gelagat sebelum pemerintahan baru yang akan dimulai berniat tidak baik. Mulai dari secara mayoritas mengebiri hak menjadi ketua DPR. Mencoba mengutak-atik istilah demi kepentingan kuasa para pemimpin daerah yang berasal dari parpol. Mencoba meruntuhkan sistem Pilkada langsung. Ngebet untuk segera disahkan demi menjaga kuasa dan penguasa dari koalisi parpol mayoritas. Dan sepertinya, Presiden yang segera lengser ini mencoba bermain trik demi pencitraannya sendiri. Lihat artikel saya, UU Pilkada: Jebakan Betmen SBY buat Jokowi, atau Pencitraan SBY?

Ucapan Prabowo: Tuan Makan Senjatanya

“Tetapi, elite bangsa kita tak mampu menjaga kekayaan ini. Kekayaan ini dicuri dan dirampok terus menerus.‎ Anggota DPR, bupati, menteri, bisa disogok, jenderal bisa disogok. Semua bisa dibeli, parpol bisa dibeli,” kecamnya. (berita: detik.com)

Masih dengan berapi-api berorasi di depan simpatisan Gerindra pada April 2014 lalu. Seolah ucapan ini kembali kepada penuturnya, Prabowo sendiri beserta geng KMP-nya. Anggota DPR dan bupati bisa disogok dalam hal ini KMP menggelontorkan Pilkada lewat DPRD. Agar sogok-menyogok bisa dilakukan leluasa dan bebas oleh anggota KMP saja, nantinya. Mentri bisa disogok, seperti berkaca pada kasus Suryadharma Ali, Ketum PPP. Disogok para oknum agar bisa leluasa mengutil dana Haji. Jendral pun bisa disogok mengeluarkan UNIMOG-nya demi ‘membela’ geng KMP di MK dulu.

Seolah, semua tingkah ulah dan rong-rongan geng KMP akan kembali kepada diri mereka sendiri.

Salam,

Solo, 17 September 2014

4.      Pilkada Langsung; Menabrak Dasar Negara?!

Karya Bem Simpaka

Silang pendapat mengenai cara memilih kepala daerah telah sampai pada fase perdebatan yang sangat idiologis. Kalangan yang menolak bahkan berargumentasi bahwa pemilihan langsung itu menabrak sila ke 4 dari Pancasila. Menurut mereka cara pengambilan keputusan dalam bernegara di Indonesia, termasuk keputusan menentukan kepala daerah, yang sesuai dengan Pancasila adalah musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan sebagaimana tercantum di Sila ke 4 Pancasila. Cara di luar itu dianggap menabrak Dasar Negara.

Sontak yang terbayang negara ini bisa bubar! Sebab ada begitu banyak produk keputusan yang (pernah) diambil selama proses bernegara dengan cara pemungutan suara atau pemilihan langsung baik sebelum maupun sesudah UUD 1945 diamanedemen. Sebutlah misalnya pemilihan kepala desa, pengambilan keputusan terkait substansi perundang-undangan, dan bahkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD ketika itu-pun dilakuan tidak melalui musyawarah mufakat sebagaimana diamanatkan dalam Sila ke 4 Pancasila, melainkan denga cara pemungutan suara. Rasanya belum pernah ada Kepala Daerah yang dipilih DPRD dengan cara musyawarah mufakat. Lalu apakah dengan demikian semua produk keputusan tersebut menjadi batal demi hukum?

Sila ke 4 Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ada dua esensi utama yang terkandung dalam sila ke 4 ini. Pertama tentang perwakilan, dan kedua tentang musyawarah mufakat. Esensi tentang “perwakilan” itu pada dasarnya berbicara soal “alat pengambilan keputusan” atau siapa yang mengambil keputusan. Sedangkan esensi tentang “musyawarah mufakat” itu pada dasarnya berbicara soal “cara mengambil keputusan”, atau dengan cara apa keputusan diambil?. Maka, terkait polemik tentang bagaimana mengambil keputusan untuk memilih kepala daerah, ini pada dasarnya adalah berbicara soal bagaimana cara memilih kepala daerah, apakah langsung oleh rakyat atau melalui musyawarah mufakat oleh perwakilan rakyat di DPRD.

Dengan demikian, oleh karena sebelumnya DPRD dalam memilih kepala daerah-pun (pernah) melakukannya dengan cara pemungutan suara, bukan musyawarah mufakat, maka pada dasarnya gagasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD seharusnya juga tidak sesuai dengan sila ke 4 Pancasila. Maka, jika kita menggunakan alur berfikir yang konsisten bahwa pemilihan melalui pemungutan suara oleh rakyat adalah menabrak Pancasila, maka segala produk keputusan yang diambil oleh DPRD bukan dengan cara musyawarah mufakat itu juga bertentangan dengan Sila ke 4 Pancasila, termasuk dalam hal pemungutan suara untuk memilih kepala daerah.

Boleh saja kita memiliki keyakinan idiologis bahwa sesuai sila ke 4 Pancasila, satu-satunya cara pengambilan keputusan dalam bernegara yang sah adalah melalui musyawarah mufakat. Tetapi dalam masyarakat yang super majemuk ini, jika keyakinan tersebut dijadikan sebagai kebenaran tunggal, bagi saya itu adalah sebuah utopia demokrasi. Esensi musyawarah mufakat yang terkandung dalam sila Ke 4 Pancasila harus dimaknai sebagai pengutamaan, bukan pewajiban. Sehingga pengambilan keputusan dalam praktik bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila diutamakan dengan cara musyawarah mufakat. Jika tidak ditemukan mufakat, harus ada cara lain melalui pemungutan suara atau voting.

Musyawarah mufakat dapat dijadikan cara untuk mengambil keputusan manakala para pihak dapat menyatukan gagasan dan pendapatnya dalam bingkai kesepahaman. Pertanyaanya, apakah kondisi seperti itu selalu terjadi? Jawabanya tentu saja tidak selalu. Maka, musyawarah mufakat tidak bisa mengabaikan opsi terjadinya voting/pemungutan suara. Lalu apakah voting/pemungutan suara sebagai cara pengambilan keputusan selain musyawarah mufakat itu bertentangan dengan Pancasila? Hemat saya, tidak bertentangan sepanjang tetap dalam bingkai Sila Ke3 Pancasila, Persatuan Indonesia . Sebab, jika terus menerus harus bermusyawarah sedemikian lama sampai terjadinya mufakat, akan terjadi inefisiensi demokrasi. Dalam hal keputusan yang harus diambil urgen, seperti penentuan kepala daerah, maka itu tidak saja in efisien melainkan berisio terjadinya perpecahan bangsa. Padahal perpecahan itu bertentangan dengan sila ke 3 Pancasila, Persatuan Indonesia.

Kaki Merapi, 15 September 2014

Bem Simpaka

5.      Liburan seru ke Jogja

Karya Izza Restu Sya'bana

Bangunan megahnya berdiri kokoh selama bertahun-tahun yang membuat takjub semua orang. Borobudur adalah simbol sejarah bangsa Indonesia yang mendunia. Guys, tahu kan bahwa Borobudur merupakan salah satu warisan budaya dunia yang berada di Indonesia. Menikmati keindahan bangunan Borobudur sambil menyelami nilai-nilai sejarah yang termasuk kandung di dalamnya adalah perjalanan wisata yang menyenangkan. Apalagi liburan kali ini bersama teman-teman , sungguh mengasyikkan. Sebelum masuk kawasan candi Borobudur kami dipersilahkan petugas untuk mengenakan kain batik berwarna biru. Kain tersebut merupakan bukti bahwa Borobudur merupakan warisan budaya dunia yang harus dilestraikan. Sebelum mencapai candi Borobudur, kami berfoto-foto bersama. Kami sepakat melakukan satu permainan namanya sebut sajalah “balapan “ maklum orang jawa. Dalam permainan ini, kami lomba untuk mencapai stupa tertinggi di candi Borobudur. Satu lagi yang harus dilakukan yaitu harus berbicara dengan turis asing minimal 2 orang. “Sanggup” kataku. Semua teman mengangguk dan akhirnya kami berlari menuju berbagai jalan tangga agar sampai ke puncak tertinggi di candi Borobudur.

“ huh capek , tapi menyenangkan sih. Iya kan?kataku

Betul beud, asyik banget lihat pemandangan indah. Bisa lihat pemandangan di sekeliling dari tempat tertinggi disini.Teman habis ini kita foto-foto yuk”kata temanku

Kami sejenak melakukan sesi foto ceria bersama –sama. Apalagi tambah semangat karena foto ditemani mahasiswa asing yang kami kenal setelah berbincang-bincang . Dari penutursn mahasiswa asing tesebut mereka berasal dari Australia dan kagum akan keindahan bangunan candi Borobudur ini sehingga tertarik untuk datang. Well, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke pasar candi Borobudur. Disana banyak sekali pernak-pernik khas candi Borobudur, batik khas jogja yang terkenal serta barang-barang kerajinan yang bagus-bagus. Liburan kali ini sangat seru. Setelah puas berkunjung di candi Borobudur, kini dilanjutkan ke pantai parangtritis yang indah dan tak ketinggalan pada malam hari menikmati suasana yang ramai dan asyik di jalan malioboro bersama teman-teman. Menikmati wedang ronde, makan gudeg, beli sandal atau batik jogja. Pokoknya menyenangkan bagi penggila shopping nih. Yups, liburan kali ini merupakan salah satu liburan yang menyenangkan bagiku. Tak puas rasanya jika hanya sekali berkunjung ke jogja. Tak bosan bila tinggal berlama-lama di Jogja ini. Kota dengan sejuta budaya dan keindahan. Selain tempat –tempat wisata yang mudah di jangkau, ternyata fasilitas-fasilitas disini cukup memadai. Ada berbagai akomodasi yang tersedia seperti hotel, losmen, resort bagi teman–teman yang mau menginap. Semua ada dari fasilitas yang biasa sampai yang paling lengkap dan mewah fasilitasnya.

Tunggu apalagi guys, coba lah berlibur ke jogja. Pasti menyenangkan dan member pengalaman yang indah. Untuk info hotel-hotel di Jogja serta fasilitasnya, silahkan kunjungi website www.klikhotel.com. Klikhotel merupakan website yang menyediaka info-info seputar hotel-hotel serta fasilitasnya. Semoga liburan selanjutnya lebih seru dan menyenangkan. See you

6.      Apakah Hal Ini yang Memacetkan Lalin Berani Ditindak Ahok?

Karya Leo Kusima

Mata ahok sudah merah melihat parkir liar yang memacetkan lalulintas, dan sampai kata-kata yang tidak senonoh keluar dari mulutnya.

Salah satu kemacetan yang sering terjadi adalah setiap Jumaat-an, jalan diblokir oleh mesjid untuk dijadikan tempat ibadah, para muslimah bersembayang di jalan (karena daya tampung mesjid tidak cukup).  Serta pada hari minggu, gereja di jalan dari Roxy arah ke Jalan Gajah Mada, parkir berjejeran, bukan memakai trotoar, melainkan memakan dua lajur badan jalan dan hanya meninggalkan satu lajur jalan (satu lajur lagi sudah dikuasai busway), Jalan MACET TOTAL.

Pemandangan ini banyak terjadi dimana mana, mereka jelas mengganggu lalulintas, saya ingin tahu si “pemberani” ahok berani tidak menindak mereka yang jelas-jelas melanggar UU lalulintas dam perda.  Pasukan derek beranikah menderek mobil yang parkir didepan gereja dan satpol PP apakah berani menggotong para jemaah yang sedang sembayang?

Saya sangat toleran terhadap hal demikian, karena para Jemaah kekurangan lahan, dan sembayang satu minggu sekali.  Kalau soal parkir amburadul didepan gereja, saya juga berpandangan sama.  Tapi RED EYES ahok apakah sama dengan pandangan saya?  saya pikir ahok tidak berani melakukan penertiban satpol PP terhadap mesjid, dan juga tidak berani menderek mobil parkir liar didepan gereja, karena takut digebrak meja oleh Veronica Tan.

I am wait and see.

7.      Birokrasi Sebagai Agen Pembaharuan, Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mus Kamal, adalah Pegawai ASN yang berkantor Di PKP2A II LAN Makassar

Pola birokrasi yang cenderung sentralisitik, dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat harus ditinggalkan, dan diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat. Harus diciptakan Birokrasi yang terbuka, professional dan akuntabel. Birokrasi yang dapat memicu pemberdayaan masyarakat, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Birokrasi demikian dapat terwujud apabila terbentuk suatu sistem di mana terjadi mekanisme Birokrasi yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstiruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Saat ini posisi, wewenang dan peranan Birokrasi masih sangat kuat, baik dalam mobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan, maupun pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang masih terkesan sentralistik. Di samping itu, kepekaan Birokrasi untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan politik sangat kurang sehingga kedudukan birokrasi yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertical top down daripada horizontal partisipative. Birokrasi masih belum efisien, yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada masyarakat masih ditangani pemerintah.

Dengan makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya peran Birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh Negara adalah perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha. Peran lain yang seharusnya dijalankan oleb birokrasi adalah sebagai consensus building, yaitu membangun pemufakatan antara negara, sektor swasta dan masyarakat.

Peran ini harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan faslitator. Sebagai agen perubahan, birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori suatu kebijakan atau tindakan. Sedangkan sebagai fasilitator, Birokrasi harus dapat memfasilitasi kepentingankepentingan yang muncul dari masyarakat, sektor swasta maupun kepentingan negara. Selain itu, pemisahan peran yang melekat pada aparatur pemerintah menjadi suatu keharusan. Aparatur pemerintah adalah pelayan publik yang harus melayani masyarakat apapun latar belakangnya. Perbedaan ideologi maupun pilihan potitik tidak boleh menghalangi perannya sebagai pelayan masyarakat. Dalam rangka optimasi peran birokrasi sebagaimana dikemukakan diatas, kebijaksanaan debirokratisasi, deregulasi, dan desentralisasi perlu dilanjutkan dan dikawal pelaksanaannya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus terusmenerus ditingkatkan dan diusahakan.

8.      Wacana Pembatasan Kendaraan, Theodolus Eko, Pekerja yang senantiasa bekerja dengan hati..lapang pikir dan tidak neko-neko...

Walikota Bogor, Bima Arya “melempar bola” dengan pernyataan melarang kendaraan (mobil/motor/bis/truk/ambulans/pemadam kebakaran..?) masuk wilayahnya untuk akhir pekan saja (Sabtu/Minggu..?). Lemparan tersebut ternyata sudah mengenai berbagai pihak. salah duanya adalah Wakil Gubernur DKI  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.

Entah apa yang ada di benaknya pak Walikota, sehingga mengeluarkan wacana seperti itu. Coba kita ambil positifnya dari niatan tersebut, (mungkin) pak Walikota ingin jika akhir pekan jalanan di Bogor lengang. Tapi apa iya..? Memang penduduk Bogor sedikit yang mempunyai kendaraan..? Mengapa pembatasan tersebut hanya akhir pekan..? Dan masih banyak pertanyaan pertanyaan lainnya.

Jika wacana ini berhasil diwujudkan, apakah nantinya tidak menjadikan wilayah diluar Bogor (mungkin) juga akan memberlakukan hal serupa. Apa jadinya jika masing masing wilayah mengklaim tidak boleh ada kendaraan luar wilayahnya yang masuk. Seperti kata Kapolri ;” wilayah kita  wilayah Republik Indonesia, jangan mengkotak kotakan itu. Jangan batas batasan daerah”.

(….Kapolri Protes soal Larangan Mobil Pelat B Masuk Bogor

Rabu, 17 September 2014 11:39 wib | Bayu Septianto - Okezone…..)

Memang sudah seharusnya seperti itu. Percuma kita mendengungkan NKRI tapi ada sebagian (oknum) pejabat yang (mungkin) akan mengingkari hal itu.

Jika Walikota Bogor merisaukan situasi jalanan di wilayahnya semrawut karena banyaknya kendaraan plat B yang masuk, apakah tidak banyak warganya yang mempunyai kendaraan berplat B..? Seperti kata Wakil Gubernur DKI :”Kemacetan di Bogor menurutnya bukan dikarenakan oleh kendaraan pelat B saja. Toh banyak warga Bogor yang mempunyai kendaraan pelat B. Bahkan Ahok berseloroh, macet di Jakarta salah satunya disebabkan oleh warga Bogor yang beraktifitas di Ibu Kota.

(…Ahok: Macet Jakarta Juga karena Pelat F

Rabu, 17 September 2014 12:53 wib | Angkasa Yudhistira - Okezone…)

Jika Bogor tidak mau dilewati oleh kendaraan berplat B di akhir pekan, jangan jangan Walikota Bandung nantinya juga akan memberlakukan hal sama. Waduh, padahal untuk akhir pekan biasanya penulis melakukan perjalanan bersama keluarga kalau tidak ke Bogor ya ke Bandung.

Jadi..kita tunggu saja apakah wacana ini akan bergulir cepat dan terealisasi ataukah akan lenyap secepat lemparan bola sang Walikota Bogor.

9.   Jeritan Rakyat Kecil di Jakarta [Mengutuk Pemerintah DKI

Karya Ar Mutajalli

Jumat kemarin (12/09) saya main ke monas. Saya penasaran melihat beberapa tenda yang tersusun rapi dipelataran Monas. Rupanya tenda itu untuk acara Lebaran Betawi yang digelar setiap tahun. Di sudut lain saya melihat beberapa orang yang sedang mempersiapkan kincir angin, mungkin untuk hiburan bagi pengunjung di acara Lebaran Betawi itu.

Namun, belum juga kincir angin itu selesai terpasang, rombongan Satpol PP menghampiri mereka dan membawa kerenjang kincir angin dan menyuruh mereka mombongkarnya. Entahlah, mungkin pengelola kincir angin itu belum mengantongi izin untuk beroperasi di acara tersebut. Saya hanya bisa merekamnya dari jauh.

Tidak jauh dari tempat itu, ada warga yang marah ampun-ampunan mengutuk sikap arogan Satpol PP tersebut. Dia mengaku bernama Ambon, karena asalnya memang dari Ambon. Dia mengutuk Jokowi karena telah membuat mata pencariannya hilang. Dia juga mengutuk Ahok karena dengan seenaknya mengusir mereka dari Monas yang selama ini menjadi tempatnya mencari nafkah.

Dia mengaku pernah diboyong oleh satpol PP ke dinas sosial dan tidak diperlakukan dengan baik. Mereka digabung dengan orang gila/tidak waras dan hampir membuat dirinya juga ikut gila. Setelah beberapa hari kemudian mereka dilepas tanpa diberi bekal keterampilan atau pekerjaan untuk bisa menyambung hidup.

Sikap Satpol PP (Pemerintah) menurutnya akan memaksa orang-orang yang seperti mereka menjadi preman. Karena usaha yang menurut mereka halal, tidak mengganggu orang lain, dengan berdagang keliling di area Monas, malah diganggu dan diusir oleh Satpol PP.

Dan parahnya setelah PKL-PKL ini diusir keluar dari Monas, beberapa saat kemudian beberapa Satpol PP mendatangi mereka dan meminta rokok ke PKL yang sudah mereka usir tadi. Begitu menurut pengakuan si Ambon. Saya hanya bisa merekam uneg-unegnya dengan sembunyi-sembunyi.

Entahlah..

Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat.

10.     “Tarian” Ahok dengan Derek “Parkir Liar”

Karya hayu Parhendrojati

Selalu tenggelam dalam teknologi, manusia, alam, duniawi, macet, khayalan tinggi dan lalai namun selalu mengharap Ihdinashshirothol Mustaqiim..

Per-tanggal 8 September 2014 Pemda DKI Jakarta mengambil ‘kebijakkan‘ dengan menderek kendaraan dan mendendanya Rp 500.000, baik mobil dan motor yang parkir di bahu Jalan atau di tempat-tempat yang diberi marka “dilarang.”

Dengan situasi kota Jakarta yang minim parkir, - baca the Jakarta Post online, “Jakarta named worst city in RI,” - Pemda DKI Jakarta sepertinya menganggap warganya adalah manusia bebal yang tidak tahu aturan dan dengan segala kekuatannya yang mereka punya telah cukup sengaja ingin ‘menghancurkan’ warganya sendiri dengan hal yang boleh dikatakan sangat sederhana.

Menggunakan logika menyediakan lahan parkir bagi pengguna kendaraan adalah sama dengan seperti menyediakan rumah bagi pemilik AC dan kulkas, sangatlah menandakan logika berpikir seorang Wagub DKI Jakarta tidak sebaik yang kita kira. Logika tersebut selain jauh dari substansi juga ‘cacat’ jika ingin menggunakan logika “asosiatif”, “distributif” dan “komutatif”, dan pula ‘logika sesat’ itu terkesan kuat jika Pemda DKI hanya ingin mengambil short-cut terhadap kompleksnya permasalah transportasi pun tanpa sengaja ‘tertampar‘ dengan masalah kebutuhan papan yang pada 2012 lalu menjadi salah satu janji kampanye mereka.

Memberikan lahan parkir adalah salah satu kewajiban sebuah Pemda terhadap kebutuhan warganya akan transportasi terlepas juga wajibnya mereka menyediakan papan yang ‘terjangkau,’ khususnya bagi pekerja dengan penghasilan UMR adalah jobdesk ‘populis’ yang harusnya dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai sebuah tanggungjawab selain memenuhi janji-janjinya dulu sebelum memimpin. Mengingkari hal tersebut adalah sama dengan menyatakan ketidaksanggupan Pemda DKI Jakarta yang terkenal dengan jargon “Jakarta Baru” tersebut. Selain itu mereka juga punya jargon ingin mengenyangkan warga DKI Jakarta, alih-alih memenuhi janjinya, Ahok malah antagonis terhadap jargonnya sendiri dan pastinya mengakibatkan para pemilik motor yang memang rata-rata bukan orang ‘berada’ akan menjerit lirih, utamanya atas besaran denda yang cukup ‘bombastis’ dibandingkan dengan pendapatan mereka yang tidak seberapa. “Ohhhhh, jargon ya tinggal jargon!” #Gembus

Saya memberikan apresiasi terhadap program derek parkir liar berikut dendanya yang Ahok gulirkan dengan prasyarat permasalah transportasi DKI Jakarta sudah ‘khatam’ tentunya. Dan dimana warganya juga telah “dikenyangkan” dengan fasilitas dan layanan transportasi yang terintegrasi ke seluruh pelosok daerah di Jakarta dan juga ke daerah mitra Jakarta (Depok, Bogor, Bekasi dan Banten) pun dengan harga yang cukup terjangkau, terutama terkait dengan para penghasil UMR di kota ini. Monggo anda semua bisa melihat, kecilnya presentasi biaya transportasi di negara-negara yang sudah beradab, mereka mengeluarkan biaya transportasi per-bulan kurang dari angka 3% dari penghasilan UMR-nya. Namun di DKI Jakarta, biaya transportasi bisa menghabiskan pendapatan warganya dikisaran 10% hingga 30%, bahkan ada yang sampai lebih dari 50%, “Tragis bukan?” Pun jika di negeri-negeri beradap memang menerapkan transportasi ‘mahal’, mereka kemudian tidaklah lalai dengan memberikan alternatif solusi lainnya, seperti memberikan ruang ‘nyaman’ yang lebih banyak terhadap penggunaan ‘transportasi sepeda’, ini bisa anda dicermati seperti di Inggris, Belanda, Jerman dan lainnya.

Wagub DKI yang sejak menjabat sangat disorot sepak-terjangnya dengan segala gebrakan terhadap antitesis sosial dan budaya koruptif para birokrasi (khususnya) Pemda DKI Jakarta dan karenanya dia telah banyak mendapat atensi yang cukup baik di berbagai kalangan warga. Namun tanpa kontrol yang kuat dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak (warga, DPRD dan pihak terkait lainnya) akan segala apa-apa yang sudah dan akan dilakukannya itu juga tidaklah baik untuk perkembangan sikap dan kebijakkan yang diambil oleh seorang Ahok dan kita pun seperti menjerumuskannya menjadi sosok yang otoriterian ala “Orde Baru” lalu. Jadi maukah kita punya pemimpin otoriterian kembali? Monggo, anda semua yang memutuskan.  #BukanBagong #AdipatiPetruk #JakartaTidakBaru #PialaCitra #SugriwaBukanBima

11.  Di Kompasiana, Orang Menulis demi Nilai-nilai Kehidupan

Karya Blasius Mengkaka

Nama lengkapnya ialah Blasius Mengkaka, sedangkan nama panggilannya Blasi. Dia merupakan seorang guru era baru selengkapnya

Ini salah satu fenomena yang dapat kita temukan dalam Media Kompasiana ini. Entah menurut pandangan para pembaca hal ini termasuk dalam hal yang mana, etis ataukah tidak etis. Namun bagi saya ini menyangkut integritas dan sejarah. Artikel yang ke sekian, berjalan mulus. Namun tiba-tiba, Penulisnya menghapus hampir semua Artikel, yang tersisa cuma satu atau dua Artikel.

Tampaknya mereka yang menghapus semua Artikel yang pernah dipostingnya telah menjadikan Media ini hanya sekedar tempat singgah untuk menampung berbagai artikel-Artikelnya untuk sementara. Super Admin Kompasiana, Kang Pepih Nugraha pernah menulis dalam Blog Kompasiananya sebuah Artikel yang berjudul: Jangan Main Minta Hapus Tulisan di Kompasiana. Beliau memaksudkan bahwa dirinya dan para Admin sangat berkeberatan bila para Kompasianer menghapus semua Artikelnya di Blog Kompasiananya. Mengapus tulisan merupakan sebuah pekerjaan yang berat. Dia menulis:

“…Ada berbagai alasan mengapa ada saja orang atau beberapa pihak meminta satu tulisan dihapus (remove) dari Kompasiana. Alasan paling umum adalah dianggap mendiskreditkan seseorang, menghina seseorang, memfitnah orang, mempertentangkan SARA, menyerang kehormatan atasan atau komandan dan menyerang nama baik keluarga, dan berbagai alasan lainnya. Terhadap permintaan itu, Admin biasanya tidak langsung mengiyakan, melainkan meneliti terlebih dahulu apakah benar sebuah tulisan melanggar tata-tertib atau cuma subjektivitas si pemohon saja…” (Cuplikan tulisan Pepih Nugraha dalam Jangan Main Hapus Tulisan di Kompasiana di Blog Kompasiana.com/Pepihnugraha)

Rupanya banyak Kompsianer telah melakukannya setelah mereka menemukan tempat labuhan paling akhir yakni Blog pribadi, y kabur. Satu dua Artikel tersisah dengan banyaknya tanggapan dan membuat kita, termasuk saya sempat mengira bahwa Kompasianer ini mungkin pernah memiliki Artikel hingga ratusan, ini terendus pada jumlah komentar-komentar yang tersisa, misalnya mencapai angka ribuan tanggapan.

Pertanyaan saya mengapa sampai Artikel-Artikel itu dihapus? Bila toh penulisnya telah pindah rumah, katakanlah telah memiliki Blog sendiri untuk tempat berlabuhnya Artikel-Artikel, sebaiknya Artikel-Artikel di Blog barunya tetap juga diposting di Kompasiana.

Kalau saya memperhatikan sungguh-sungguh, Kompasianer Wijaya Kusumah merupakan salah satu contoh, yang meskipun dia menulis untuk Blog Pribadinya, namun beliau juga sempat mengirimkan Artikel itu untuk diposting di Blog Kompasiana. Sehingga jumlah Artikel Wijaya Kusumah di Kompasiana merupakan yang terbanyak dengan 2851 Artikel, dengan 21456 tanggapan. Wijaya Kusumah sendiri mulai masuk Kompasiana pada 21 November 2008 yang lalu. Tak heran oleh karena konsistensi menulis Kompasiana, Wijaya Kusumahpun mendapat penghargaan sebagai  Guru Paling Ngeblok 2012.

Mempertahankan performa dan kosistensi serta keberadaan Artikel di Kompasiana dianggap sangat etis dan memiliki nilai tinggi. Ini sangat dihargai di Kompasiana. Kompasiana ialah Web yang telah sungguh ikhlas melayani dan menjadikan dirinya sebagai Good Journalisme dan tampaknya akan tetap bertahan di tengah gempuran Media-Media yang agak kurang baik.

Pengalaman saya memiliki Web pribadi, selalu diawasi oleh pihak hosting dan sedikit-sedikit bisa terkena suspended. Namun di Kompasiana, belum pernah terjadi di mana Artikel-Artikel Penulisnya hilang tak tentu rimbanya. Meskipun sering agak macet, namun keselamatan artikel-artikel para Kompasianer tetap selamat. Untuk itu, kita sangat salut kepada Media Kompasiana ini, sebagai super Blog terbesar di Indonesia.

Di Kompasiana, saya belajar bahwa menulis setiap hari itu sungguh bernilai. Bukan saja untuk kebaikan diri sendiri, namun nilai-nilai itu bisa merasuki orang lain atau pembacanya. Nilai-nilai hasil tulisan di Kompasiana sungguh menyata melalui perlombaan-perlombaan menulis yang selalu digelar rutin di Kompasiana. Meksipun saya belum pernah mendapatkan rankingnya, namun saya dapat memahami bahwa Menulis di Konpasiana ialah menulis demi nilai-nilai kehidupan.

Kualitas kehidupan atau nilai-nilai kehidupan memang selalu muncul dengan sendirinya apabila orang memiliki kesadaran tinggi untuk menuliskannya dan untuk melakukan refleksi diri, lalu memahami kelebihan dan kekurangannya. Nila-inilai kehidupan akan muncul bagi para penulis yang dalam meditasi dan keheningan pribadi, mampu menuliskan peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman dalam hidupnya untuk dibagikan kepada para pembacanya. Nilai-nilai kehidupan yang diperoleh dari hasil menulis dan membaca dengan hening dan semadi, penuh refleksi akan tetap bertahan hingga akhir. Dan pula bahwa nilai-nilai kehidupan akan mempertinggi derajat seorang manusia yang dalam semedi dan refleksi pribadi dapat membawanya hingga kekekalannya.

12.  Opini Liar Gas Elpiji dari Bincang Media Sosial

Karya Dean, Indonesianis yang merintis jalan wira usaha berbasis lingkungan hidup, mencintai dunia pendidikan karena merasa terdidik selengkapnya

Setiap ada kenaikan harga kebutuhan pokok, topik itulah yang menjadi bintang utama di jejaring sosial dan perbincangan media chatting. Hari ini Liquified Petroleum Gas (LPG) atau Elpiji rupanya sudah masuk ke daftar kebutuhan pokok sehingga ramai menjadi bahan obrolan. Intinya diskusinya, pengeluaran rutin rumah tangga bertambah karena kenaikan harga Elpiji.

Di salah satu grup chatting yang saya ikuti, seorang teman memberi tips. Seperti kebanyakan keluarga lain, ia menghabiskan 1 tabung gas 12 kg dalam waktu sekitar 1 bulan. Guna menyiasati pengeluaran, ia membeli 3 tabung gas 3 kg dan hanya menggunakan tabung 12 kg untuk cadangan kalau tabung 3kg sedang langka.

Ia beralasan di mana pun juga membeli barang partai besar seperti membeli grosiran, seharusnya lebih murah. Kenapa gas 12kg lebih mahal daripada gas 3kg? Pemerintah dan Pertamina terlalu mengada-ada, sebab pada akhirnya hukum ekonomi yang berlaku. Konsumen akan membeli barang lebih murah dengan kualitas yang sama.

Saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Entah bagaimana cara mengingatkan bahwa meskipun barang yang dibeli sama, peruntukan gas 3kg berbeda dengan gas 12kg. Konsumen gas 3kg adalah masyarakat yang dahulu menggunakan minyak tanah. Mereka adalah rumah tangga berpenghasilan rendah (kurang dari Rp 1.500.000,- per bulan) dan industri kecil, tentu saja murah karena mendapat subsidi. Setahu saya kawan saya tadi bukan termasuk kalangan tidak mampu yang pantas mendapat subsidi.

Lagipula benarkah kenaikan harga gas membuat pengeluaran rumah tangga membengkak? Mari coba sedikit berhitung. Jika harga gas dinaikkan langsung Rp 6.000,-/kg untuk mengikuti nilai keekonomiannya, dan setiap bulan sebuah keluarga menghabiskan 1 tabung gas 12kg, maka sebetulnya pengeluaran bulanan untuk membeli gas bertambah Rp. 72.000,-.

Bandingkan dengan smartphone middle end seharga 4 juta rupiah yang dipakai kawan saya. Katakanlah umur sebuah smartphone sekitar 4 tahun, meski pun saat ini bagi sebagian orang smartphone berumur 2 tahun sudah sangat usang dan ingin lekas diganti. Jika dirata-ratakan dana yang harus disisihkan setiap bulan untuk membeli smartphone berharga 4 juta rupiah tadi adalah Rp. 83.300. Masih lebih tinggi dari pengeluaran membeli gas. Padahal Pertamina dan pemerintah sudah mengambil kebijakan kenaikan secara bertahap untuk mengurangi gejolak ekonomi.

Ada juga yang bertanya: “Negara kita kan salah satu penghasil gas alam terbesar di dunia, kenapa gas alam kita malah diekspor? Bukankah gas alam lebih murah dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat?”

Kebetulan pertanyaan itu juga terbersit dalam pikiran saya. Agak sulit menjawab itu karena saya bukan orang yang memiliki pengetahuan tentang gas, tapi saya mencoba mencari informasi dari berbagai sumber. Hingga satu ketika saya memperoleh pencerahan kenapa gas alam tidak bisa dengan mudah menjadi subtitusi bagi LPG.

Karena komponen penyusunnya berbeda, LPG dan gas alam berbeda karakteristik. LPG menghasilkan kalor sebesar 94 MJ/m³ ,sedangkan gas alam hanya menghasilkan kalor sebesar 38 MJ/m³. Untuk menghasilkan efek pembakaran dan panas yang sama dengan LPG, dibutuhkan lebih banyak gas alam dan kompor gas dengan spesifikasi yang berbeda dari kompor yang umum digunakan di pasaran. Artinya, LPG tidak dengan mudah bisa digantikan gas alam. Negara lain seperti Jepang dan negara Eropa menggunakan gas alam untuk rumah tangga karena sistem dan jaringan pipa gas di kota-kota besar mereka sudah sangat baik.

Sementara itu, ada juga opini yang menganggap kenaikan tersebut disebabkan Pertamina memonopoli perdagangan gas untuk rumah tangga. Jika Pertamina tidak memonopoli, persaingan di pasar gas akan lebih sehat dan harga menjadi lebih kompetitif. Tapi benarkah Pertamina memonopoli perdagangan gas? Ternyata selain gas LPG Pertamina, produk industri gas perusahaan lain juga sudah ada di pasaran domestik, diantaranya : Bluegaz, Harigas dan Go-Gas.

Dibandingkan dengan produk domestik lain harga jual gas tabung 12kg Pertamina adalah yang terrendah, karena produk lain dijual dengan harga mengikuti nilai keekonomian.. Bahkan jika dibandingkan dengan harga di negara lain harga gas Pertamina juga menjadi yang terrendah. Sehingga seandainya memang terjadi “monopoli” oleh Pertamina, itu disebabkan harga yang diberikan Pertamina sangat rendah bukan karena kebijakan monopoli.

Menghadapi kondisi tersebut Pertamina, mau tidak mau harus menaikkan harga gas tabung 12kg karena menanggung beban kerugian akibat rendahnya harga jual. Sejak tahun 2009-2013 kerugian yang diderita Pertamina akibat perdagangan gas mencapai 17 Trilyun Rupiah. Sebuah angka yang membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kenaikan harga Elpiji 12kg agar tidak terus menerus menanggung kerugian. Apalagi di masa depan, diperkirakan pengguna gas tabung 12kg akan meningkat pesat seiring pertumbuhan penduduk kelas menengah. Sehingga kenaikan harga gas adalah hal yang wajar dan semestinya tidak perlu mengundang reaksi berlebihan.

Banyaknya opini liar yang berkembang di masyarakat menyangkut harga suatu kebutuhan pokok adalah hal yang sangat wajar. Terlepas dari benar dan kelirunya, sebetulnya bagi Pertamina opini tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian masyarakat. Karena itulah, menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Pertamina untuk terus memperbaiki pelayanan serta distribusi, dan jika perlu memberi sanksi keras bagi distributor nakal. Sehingga setelah kenaikan harga tersebut kita tidak perlu lagi mendengar berita mengenai kelangkaan atau harga gas yang melambung tinggi di daerah tertentu.

Di sisi lain, minimnya informasi, pengetahuan, dan terutama kesadaran masyarakat mengenai konsumsi gas juga perlu lebih diperhatikan. Informasi mengenai sistem harga gas, keamanan, distribusi, hingga alokasi pemanfaatan gas perlu disampaikan kepada publik. Itu bisa dilakukan melalui berbagai media, diantaranya melalui media massa, brosur yang disertakan dalam pembelian gas, hingga pemberdayaan blog.

Mudah-mudahan seiring peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gas, akan juga meningkatkan budaya malu dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan gas sesuai peruntukannya. Sehingga tidak ada lagi berita kalangan tidak mampu sulit mendapatkan gas 3kg karena diborong orang berpunya. Tidak malu sudah kaya tapi masih memakan subsidi masyarakat miskin?

Bogor, 18 September 2014

13.  Siapa Bilang Hanya Bule Kere di Jalan Jaksa

Yunety Tarigan, bekerja dengan masyarakat khususnya anak dan perempuan untuk mendorong mendapatkan keadilan

Wisatawan mancanegara tiba di Jalan Jaksa, Jakarta Pusat untuk mencari tempat menginap, Kamis (3/1/2013). Menurut data Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bulan November 2012 mencapai 693,9 ribu orang, naik 5,94 persen dibanding November 2011. (KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO)

Pernah tahu Jalan Jaksa? Dari sejarahnya dahulu, Jalan Jaksa di Jakarta adalah jalan di mana tempat bule-bule yang menginap untuk nantinya berwisata di Jakarta dan sekitarnya.

Jalan Jaksa juga penah dikenal tempat berkumpulnya bule-bule “kere”, mungkin saja sebutan itu dikarenakan beberapa bule yang lewat berpakaian seperti lusuh, memakai backpack lalu hotelnya juga tidak terlihat mewah di Jalan Jaksa serta tempat nongkrongnya pun sangat sederhana.

Eh tapi pandangan bahwa di Jalan Jaksa hanya ada bule kere ternyata tidak bisa lagi dianggap seperti itu. Lihat saja dari segi keberadaan tempat makan atau tempat nongkrong mereka, dari ujung Jalan Kebon Sirih saja sudah ada Sate Senayan, lalu hanya beberapa langkah ada rumah makan Sederhana, tidak jauh lagi ada Kopi Tiam, lalu supermarketnya ada Lawson, Indomaret dan lain-lain, tempat minum bir ada pub yang cozy dan keren yang pastinya kalau kita duduk saja kita bisa menghabiskan uang dari 70 ribu - ke atas.

Untuk hotel atau motel, sekarang ini saja harganya sudah rata-rata Rp. 300 ribuan ke atas. Kalau dilihat rate hotelnya artinya bisa dikatakan hotel yang sekelas melati ini saja sudah mendekati harga hotel kelas 2.

Kalau dilihat dari harganya? Lalu bule kerekah yang mau menginap di situ? Mari kita lihat profil mereka

Para wisatawan atau sebutan “bule” yang tinggal di Jalan Jaksa ternyata memiliki khas tersendiri, mereka datang dari berbagai negara, ada yang dari Korea, Jepang, Eropa, dan Amerika. Mereka mengetahui Jalan Jaksa dari berbagai informasi di internet, selain itu dari beberapa rekomendasi teman-teman mereka atau dari cerita orang tua mereka yang dahulu pernah ke Indonesia. Wisatawan tersebut juga relatif dalam edukasi ada yang mahasiswa dan ada yang sudah lulus. Pekerjaannya juga bisa dikatakan oke ada yang bekerja di construction, dosen, marketing dan lainnya, tapi mereka adalah pekerja.

Jika kita lihat profil dari para wisatawan, apakah kita bisa katakan mereka kere? Jelas tidak. Yang pasti kere bisa distigmakan karena mereka berpakaian terlihat kumuh dan tidak rapi saja. Karena jika kita mengacu dari biaya yang ditawarkan di Jalan Jaksa, mungkin kita sendiri akan berpikir untuk membayarnya jika kita mau makan dan tinggal sampai beberapa hari di Jalan Jaksa tersebut (*costly).

Yang pasti jalan jaksa adalah wilayah wisatawan yang paling mudah aksesnya menuju tempat-tempat wisata di Jakarta, selain itu, mudah aksesnya untuk mendapatkan makanan, juga mudah akses jika ingin mereka menuju tempat wisata di luar Jakarta karena dekat dengan gambir yang memiliki akses Damri untuk ke airport dan kereta untuk keluar Jakarta, oh iya soal keamanan, Jalan Jaksa aman pisan…

14.  Wakil Rakyat? atau Wakil DPRD?

Karya Arjiwan Syuhada, Mahasiswa ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga angkatan 2014

Indonesia ini merupakan negara demokrasi. Di mana setiap orang bisa memilih langsung wakil rakyatnya bukan di wakil wakilan. Para wakil sekarang sedang menggagas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan alasan untuk menggemat biaya administrasi pemilihan umum. Mungkin memang banyak anggaran yang di keluarkan tapi ingat ini lah demokrasi di mana setiap orang berhak memilih wakil mereka. Seandainya pemilihan kepala daerah melalui DPRD apakah nanti tidak akan menjadi transaksi jual beli kursi? Dimana satu suara anggota DPRD dapat di suap. Untuk menjadi seorang pemimpin saja mereka membayar dengan cara yang tidak di benarkan apakah ini yang namanya demokrasi ? tentu saja bukan, kita mengenal demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kita tidak sebodoh itu.

Zaman telah berubah kita sebagai pemuda zaman sekarang harus bisa melek politik. Kita sebagai pemuda tak seharusnya golput. Ini adalah zaman pesta demokrasi setiap warga negara berhak memilih. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, no money politic tapi apa yang diajukan oleh sebagian wakil rakyat saat ini sangat lah tidak masuk akal. Kita tidak bodoh. Mereka para wakil rakyat sekarang berargumen bahwa dengan pemilihan langsung banyak mengeluarkan biaya sehingga menghasilkan kepala daerah yang korup. Ya benar bagi mereka yang melakukan dengan cara yang salah. Dan mereka juga berargumen dulu saat pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD, tidak sebanyak sekarang kepala daerah yang korup. Coba kita cermati dengan seksama dulu masa orba tidak ada yang namanya KPK.

Wakil rakyat seharusnya bisa menekan biaya kampanye. Bukan dengan menghamburkan uang untuk membeli satu suara. Masih banyak cara untuk berkampanye sehat. Ikut membaur bersama masyarakat tapi tidak saat di kampanye saja. Melainkan juga setelah menjadi wakil rakyat. Rakyat tak butuh janji janji manis. Rakyat butuh bukti. Dan juga Mereka bisa saja menunjukan kampanye mereka melalui media sosial yang mayoritas penggunanya adalah remaja. Dengan begitu biaya yang di keluarkan tidak lah banyak. Tentu saja dengan cara yang baik dan berpolitiklah dengan benar. Tidak menjatuhkan sama lain. Tujuan wakil rakyat hanya satu yaitu sebagai pemegang amanah rakyat. Suara rakyat yang di wakilkan melalui wakil rakyat itu sendiri dengan cara ber-DEMOKRASI mempunyai hak memilih kepala daerah. Bukan di wakilkan melalui DPRD. Kita sekarang sudah mempunyai KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi di mana mulai terkuak kasus kasus korupsi. Mulai dari DPR itu sendiri sampai kepala daerah.

Bicara soal pemilihan umum telah tercantum dalam pancasila pada sila ke 4. Menurut salah satu anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional “Kalau dikaji dari sisi susunan kalimatnya, sebenarnya permusyawaratan dalam bentuk perwakilan adalah titik tekan dari sistem demokrasi yang diingin pada sila keempat itu,” kata Hosnan Achmadi di Pamekasan. http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/17/nc15qm-sila-keempat-pancasila-tegaskan-pilkada-lewat-dprd

Berarti secara umum memang ada kata perwakilan tapi apakah harus di wakilkan. Sedangkan selama pemilihan melalui perwakilan DPRD apakah pernah ada wakil yang melakukannya secara musyawarah ?. Biaya bukan lah masalah kita negara yang kaya hanya saja para koruptor menggerogoti tubuh negara ini. Bermilyar milyar uang yang di korupsi. Apa itu menjadi masalah.

Pikirkanlah wahai wakil rakyat kami berhak memilih calon memimpin kami demi masa depan anak bangsa bukan dengan cara di wakil wakilkan. Tak semua kau bisa wakilkan. Kami punya hak untuk memilih. Kami masyarakat yang merdeka. Kami ingin merasakan pesta demokrasi.