Rabu, 01 Oktober 2014

LJK MEMBERIKAN TANGGAPAN DAN SANGGAHAN SUSULAN XII IPA 1

  1. Bacalah wacana berikut dengan cermat, teliti, dan cerdas!
  2. Analisislah wacana tersebut dari segi penalaran wacana atau si penulis! Jadi, tentukan opini-opini utama penulis tentang topik yang dibahas!
  3. Berdasarkan opini yang kalian pilih , tentukan term C, B, dan buatlah term A-nya!
  4. Berdasarkan rumusan term tersebut restrukturisasikan ke dalam bentuk penalaran siologisme yang benar!  
  5. Analisislah silogisme tersebut dari segi 1) validitas (valid) dan 2) kebenarannya (truth)! Pahamilah dengan cermat di mana letak kelemahan pola penalaran itu?
  6. Berilah tanggapan atas opini wacana melalui penulisnya secara kritis dengan memberikan butir-butir ikon yang dijadikan sasaran!Buatlah penolakan gagasan wacana atau penulis dengan melihat kelemahan pola pikir dan opini penulis dalam memanfaatkan data!
  7. Kerjakan dalam Komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen! Email harus sesuai dengan nama dalam daftar nama. Yang tidak memenuhi persyaratan akan kena eleminasi secara otomatis-langsung! 
  8. Kerjakan sesuai dengan alokasi soal dan penjawabnya!



1. WACANA 1

Ahok Bakal Gandeng Pengacara Swasta, Ini Tanggapan Biro Hukum DKI


Rabu, 1 Oktober 2014 04:37 WIB

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Kepala Biro Hukum DKI Sri Rahayu mendukung rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggandeng pengacara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum ibu kota. Bahkan, lanjut dia, rencana Basuki itu dapat membantu kinerja Biro Hukum.

"Secara prinsip, setuju dengan kebijakan Pak Wagub untuk menggunakan pengacara swasta. Bahkan nantinya Biro Hukum merasa sangat terbantu (dengan kebijakan itu)," kata wanita yang karib disapa Yayuk itu, di Balaikota Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Yayuk mengatakan, persetujuannya ini tak berarti Biro Hukum lemah dalam menghadapi gugatan hukum. Hanya saja, lanjut dia, tanggung jawab Biro Hukum adalah sebagai salah satu perangkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bukan sebagai pengacara.

"Kami bertindak selaku kuasa dari SKPD terkait kedinasan, bukan sebagai advokat yang memiliki izin resmi sebagai pengacara," ujar Yayuk.

Ia mencontohkan, studi kasus penyelesaian masalah hukum Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI terkait normalisasi sungai. Yayuk menjelaskan, pihaknya bertindak sebagai kuasa, dan jarang diberi materi gugatan oleh Dinas PU. Sehingga, Biro Hukum DKI tidak dapat melakukan gugatan.

Sekedar informasi, Basuki berencana menggunakan jasa pengacara swasta melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pengacara milik Pemprov DKI ini akan menggugat para pelanggar konstitusi di Ibu Kota. Seperti warga yang menduduki lahan negara atau warga yang mencoba mengambil asset DKI.

Selama ini, lanjut dia, Pemprov DKI selalu diam jika ada aset DKI yang digunakan tanpa izin oleh oknum tertentu. Dengan kata lain, menurut Basuki, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI serta Biro Hukum selama ini lemah mengontrol asset DKI.

2. WACANA 2

Kapolda Sumsel Keluhkan Buruknya Kondisi Jalan di Sumsel
Rabu, 1 Oktober 2014 06:23 WIB

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kapolda Sumsel, Irjen Pol Saud Nasution, mengakui masih tingginya angka lakalantas yang terjadi di kawasan Sumsel. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kondisi sebagian jalan di Sumsel yang menurut Saud masih sangat buruk.

"Selain memang tidak kehati-hatian dari pengendara, kondisi jalan juga sangat berpengaruh. Ada beberapa kawasan di Sumsel yang kondisi jalannya cukup rawan terjadi kecelakaan," kata Saud, usai menghadiri perayaan HUT Polantas ke 59 di Mapolda Sumsel, Selasa (30/9/2014).

Menurut Saud, ada jalan di sejumlah daerah di Sumsel yang kondisinya berlubang dan permukaanya tidak rata. Ada juga jalan yang ukuranya sangat sempit. Selain bisa menimbulkan kecelakaan, kondisi jalan yang demikian keadaanya bisa mendatangkan kemacetan lalu lintas.

Untuk itu, lanjut Saud, Polda Sumsel akan mengajak seluruh instansi terkait untuk sama-sama mengatasi hal ini. Menurut Saud, permasalahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut nyawa banyak orang.

"Dari pantauan kita, setiap hari ada saja korban yang tewas dari laka lantas. Ini menjadi PR kita sendiri untuk meminimalisir terjadinya laka lantas," kata Saud.

Dilanjutkan Saud, mayoritas korban tewas lakalantas berasal dari kalangan remaja. Data ini berdasarkan laporan dari Satlantas setiap Polres dan pemberitaan media setiap hari. Dengan kata lain, Sumsel cukup banyak kehilangan remaja, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk nasib Sumsel ke depannya.
Dari jenis terjadinya laka lantas, Saud membeberkan, ada beberapa penyebabnya. Diantaranya, pengguna sepeda motor yang tidak mengenakan helm, melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lain macamnya. Bahkan, ada beberapa kecelakaan saat mengendarai kendaraan roda empat. Oleh karena, Saud meminta jajarannya, terutama polisi lalu lintas, untuk membuat terobosan baru agar remaja tidak bebas berkendara di jalan.

Perayaan HUT Bhayangkara ke 69 di Mapolda Sumsel berjalan meriah. Selain dihadiri anggota-anggota Polri, tampak sejumlah pelajar terlihat di dalam Gedung Catur Sakti Mapolda Sumsel. Mereka adalah peserta yang mengikuti rangkaian lomba yang digelar Ditlantas Polda Sumsel di seluruh kawasan Sumsel.
"Memang, kita berniat mensosialisasikan tata tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Sebab itu, kita adakan lomba biar mereka semangat," kata Kapolda. (cw6)

3. WACANA 3

Presiden SBY Jelaskan Soal UU Pilkada via Twitter
Rabu, 1 Oktober 2014 07:47 WIB

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (01/10/2014) pagi, menjelaskan posisi dan sikap SBY terkait isu disahkannya Undang-undang Pemiilihan Kepala Daerah via jejaring media sosial twiter lewat akun @SBYudhoyono.

Penjelasan langsung yang diberi "marked" *SBY*, sebagai penanda bahwa kicauan itu disampaikan oleh Presiden SBY. Bukan penjelasan dari pengelola akun, yang biasa mem-posting pernyataan seperti sering dilakukan.

Lewat twiter, SBY kembali menegaskan bahwa ia menolak pemilihan gubernur, walikota dan bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Ia menegaskan, persoalan Pilkada langsung sudah menjadi perhatiannya sejak Desember 2011.

Lewat akun @SBYudhoyono dengan 5,6 jut follower itu, dijelaskan tentang kondisi teknis menjelang voting. Ketika Fraksi Demokrat DPR RI terjadi, dia kehilangan kontak dengan Jakarta karena saat itu presiden dan rombongan dalam perjalanan dari kota New York ke Washington DC.

Ia baru memperoleh perkembangan sidang paripurna RUU Pilkada, saat menjelang voting. Kicauan SBY pagi ini mengungkapkan bahwa ia --melalui Menko Polhukam-- sempat berhubungan dengan pimpinan sidang dari PDI Perjuangan Pramono Anung.

Presiden SBY Selasa kemarin, usai melakukan konsolidasi internal partai, berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tetap pada Pilkada langsung. Keberlakuan Perppu tetap harus minta persetujuan DPR RI.

Persetujuan itu akan dimintakan kepada anggota DPR RI yang baru setelah anggota dewan periode 2014-2019 dilantik hari ini. Menurut SBY, opsi Pilkada langsung merupakan sebuah keniscayaan karena rakyat menghendaki demikian dan melalui mekanisme Pilkada langsung oleh rakyat mencerminkan penghargaan atas kedaulatan rakyat.
 
4. WACANA 4

Tolak RUU Pilkada Lewat DPRD, DPD akan Gugat ke MK
Senin, 29 September 2014 16:18 WIB

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah tidak sependapat dengan hasil sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada), Jumat pekan lalu. Sidang paripurna itu berakhir dengan pemungutan suara atau voting yang memutuskan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Terkait RUU pilkada, DPD pada dasarnya tetap ingin pemilihan langsung dengan perbaikan perbaikan untuk memperbaiki demokrasi kita," kata Ketua DPD Irman Gusman saat berpidato dalam acara Satu Dasawarsa DPD di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2014).
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden Boediono, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla dan Ketua DPR Marzuki Alie.

Irman menilai, Demokrasi Indonesia selama ini sudah berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, kata dia, sejak pemerintah mengajukan RUU Pilkada ke DPR, DPD tetap konsisten untuk mendukung pilkada langsung.

Dengan hasil RUU Pilkada yang memutuskan kepala daerah di DPRD, Irman mengaku DPD akan mengambil sikap. Namun dia akan membicarakannya lebih dahulu dengan pimpinan DPD lain.

"Kita pimpinan (DPD) akan menentukan sikap. Kalau menerima apa yang kita lakukan. Kalau menolak kita judicial review ke MK," ujarnya.

Sejauh ini, sudah ada satu kelompok yang mengajukan gugatan ke MK, yakni kelompok yang tergabung dalam Koalisi Masyarak Sipil kawal RUU Pilkada.

Rencananya, kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendukung pilkada langsung dan Partai Demokrat yang walk out dalam sidang paripurna kemarin, juga akan mengajukan gugatan.

Rabu, 24 September 2014

LKS MEMBERIKAN TANGGAPAN DAN PENOLAKAN PENDAPAT KELAS XII IPA 3 TAHUN 2014/2015

LKS MEMBERIKAN TANGGAPAN DAN PENOLAKAN PENDAPAT KELAS XII IPA 3 TAHUN 2014/2015
  1. Bacalah wacana berikut dengan cermat, teliti, dan cerdas!  
  2. Analisislah wacana tersebut dari segi penalaran wacana atau si penulis! Jadi, tentukan opini-opini utama penulis tentang topik yang dibahas!
  3. Berdasarkan opini yang kalian pilih , tentukan term C, B, dan buatlah term A-nya!
  4. Berdasarkan rumusan term tersebut restrukturisasikan ke dalam bentuk penalaran siologisme yang benar! 5. Analisislah silogisme tersebut dari segi 1) validitas (valid) dan 2) kebenarannya (truth)! Pahamilah dengan cermat di mana letak kelemahan pola penalaran itu? 
  5. Berilah tanggapan atas opini wacana melalui penulisnya secara kritis dengan memberikan butir-butir ikon yang dijadikan sasaran!
  6. Buatlah penolakan gagasan wacana atau penulis dengan melihat kelemahan pola pikir dan opini penulis dalam memanfaatkan data!
  7. Kerjakan dalam Komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen! Email harus sesuai dengan nama dalam daftar nama. Yang tidak memenuhi persyaratan akan kena eleminasi secara otomatis-langsung! 6. Kerjakan sesuai dengan alokasi soal dan penjawabnya!



WACANA PENOLAKAN PENDAPAT
DAN MEMBERI TANGGAPAN
KELAS XII IPA 3

1.              Langkah Mundur Pemilihan Kepala Daerah
Sabam Leo Batubara, pengamat politik; Mantan Wakil Ketua Dewan Pers

Penyelesaian pro-kontra pemilihan kepada daerah (pilkada)-tetap langsung oleh rakyat atau oleh DPRD-akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR pada 25 September 2014. Posisi terakhir, Koalisi Merah Putih yang beranggotakan Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat, ngotot mengubah aturan pilkada, dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD. Sementara itu, PDIP, PKB, dan Hanura berpendapat rakyat harus tetap memilih langsung pemimpinnya dalam pilkada.

Untuk menemukan pilihan terbaik, kesembilan Fraksi DPR itu diasumsikan masih konsisten terhadap tujuan bernegara kita, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Persoalannya, dalam mengupayakan tujuan nasional itu, siapa sebaiknya yang berdaulat dalam pilkada dan pilpres? Selama 69 tahun terakhir, tercatat ada tiga jawaban.
Pertama, penguasa rezim. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, penguasa rezimlah penentu kepala daerah. Terkonsentrasinya kekuasaan di tangan penguasa rezim sesuai dengan doktrin Machiavelli, yang dalam buku The Prince mengatakan perhatian utama seorang penguasa untuk memenangi perjuangan politik secara efisien adalah dengan sistem otoriter.

Kedua, penguasa partai. Gerakan reformasi mengakhiri tirani eksekutif Orde Baru. Tapi yang muncul adalah daulat partai. Penguasa partai berhasil menjatuhkan Presiden Habibie. Pemilihan Umum 1999 menghasilkan PDIP sebagai peraih suara rakyat terbanyak. Kemudian muncul performa partai yang tidak menunjukkan kematangan dan fairness dalam berdemokrasi. Pemenang ketiga pemilu, PKB, mengusung figur Gus Dur, yang menjadi Presiden. Megawati (PDIP), pemenang pertama, menjadi wapres. Amien Rais dari PAN, pemenang kelima, menjadi Ketua MPR, dan Akbar Tanjung dari Golkar, pemenang kedua, menjadi Ketua DPR. Hasil pemilihan tersebut merupakan buah dari kedaulatan koalisi partai pecundang yang berhasil menghadang peraih legitimasi terbesar dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Ketidakmatangan dan unfairness partai berlanjut. Partai-partai pecundang bukannya sibuk membantu Presiden Gus Dur memajukan dan menyejahterakan rakyat, melainkan sibuk menjatuhkannya.
Ketiga, kedaulatan rakyat. Indonesia telah merdeka sejak 1945, tapi rakyatnya baru merdeka dari daulat penguasa rezim dan penguasai partai pada 2004. Lewat amendemen konstitusi, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 56 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Hasil gerakan reformasi itu melahirkan presiden dan kepala daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat, seperti SBY, Jokowi, Ahok, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Kepala-kepala daerah itu amat fokus dalam melayani kepentingan rakyat. Sebagian besar kepada daerah pilihan rakyat diduga, didakwa, atau telah dipidana dengan hukuman penjara akibat korupsi. Hal itu bukan karena sistem pilkada yang memihak rakyat, melainkan karena partai pengusung memasok calon-calon yang memang berbakat korupsi.

Kenapa pilkada oleh DPR harus ditolak? Pertama, paparan di atas memproyeksikan pilkada via DPRD bukan saja sebagai langkah mundur, tapi juga mengkhianati perjuangan gerakan reformasi untuk mengubah sistem pilkada dan pilpres dari sistem tak langsung ke sistem langsung oleh rakyat. Fakta-fakta empiris menunjukkan, meski pilpres dan pilkada oleh MPR/DPR dan DPRD lebih efisien dan hemat, hal itu bukan saja telah memposisikan rakyat sebagai burung beo, tapi juga telah melupakan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Kedua, dari temuan saya ketika berkunjung ke Parlemen Inggris di London, Edinburg, dan Canberra, saya menemukan bahwa pemilihan pimpinan nasional dan daerah di negara itu dilakukan oleh anggota dewan mereka. Pemilihan itu memenuhi prinsip demokrasi dan didukung oleh rakyat karena anggota parlemen tidak ada yang (1) malas menghadiri sidang; (2) tidak memahami tugas pokoknya sehingga menghasilkan UU yang menentang konstitusi; (3) memperdagangkan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasannya; (4) ramai-ramai dipidana dengan hukuman penjara akibat kasus korupsi. Dalam diskusi saya dengan beberapa anggota Dewan, dinyatakan bahwa demokrasi diakui tidak efisien dan berbiaya mahal, tapi demokrasi-lah yang paling efektif mendengar suara rakyat.

Ketiga, Pasal 1 ayat 2 UUD 45 asli menyebutkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR." Sebelumnya, berlandaskan pasal itu, pilpres dan pilkada dilakukan oleh penguasa rezim dan atau penguasa partai. Karena dalam prakteknya, MPR/DPR dan DPRD tidak tampil sebagai wakil rakyat, melainkan wakil penguasa rezim dan atau penguasa partai. Karena itu, pada era reformasi ini, pilkada harus berlandaskan amendemen konstitusi.
Berlandaskan Pasal 18 ayat 4, pilkada harus dipilih secara demokratis. Demokrasi yang bagaimana? Demokrasi terpimpin Sukarno atau demokrasi Pancasila Soeharto? Pasal 1 ayat 2 Amendemen II menegaskan bahwa demokrasi harus memastikan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD".

2.      Arsitektur Kabinet

Joko Widodo, alias Jokowi, presiden terpilih, tentulah bukan manusia yang sempurna. Tubuhnya kelihatan ceking, dan wajahnya bisa dibilang tidak ganteng. Namun, secara karakter, Jokowi harus diakui mempunyai kelebihan: kesederhanaan, kejujuran, kerja keras, serta kebeperpihakannya kepada publik dan kemanusiaan. Itulah yang mengantarnya menjadi orang nomor satu di republik ini.

Banyak hal ideal yang diidamkan Jokowi dalam kepalanya untuk pemerintah barunya. Namun tak semua yang ideal dalam kepala Jokowi bisa diterapkan. Dia bilang ingin melihat postur kabinet mendatang dirampingkan. Namun, dalam pengumuman rancangan kabinet kemarin, ternyata jumlah kementerian tak mengecil dibanding pada masa pemerintahan SBY, yaitu 34 kementerian.

Jokowi juga berkata akan membikin zakenkabinet dari kabinet kerja dan kabinet profesional, dan karena itu sejak awal tak akan ada koalisi partai atau koalisi tanpa syarat. Ternyata dalam pengumuman rancangan kabinet kemarin, Jokowi menyatakan akan membentuk kabinet dengan komposisi 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari kalangan profesional partai. Bahkan dia mengajak anggota Koalisi Merah Putih untuk bergabung.

Realitas sering menghajar idealitas dan mengerdilkannya sedikit demi sedikit. Itulah hidup. Itulah tantangan Jokowi.
El Goya, Jogja


3.      Pesta Rakyat Bernama Pilkada
           Oleh:
Generasi menolak tua

Setiap perhelatan pemilihan kepala daerah hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia seperti sedang melaksanakan sebuah pesta. Rakyat antusias memberikan suara kepada calon kepala daerah yang dianggap mampu membawa perubahan untuk daerahnya. Setelah melakukan pencoblosan dan mencelupkan jari kelingking ke tinta sebagai tanda telah mencoblos lalu difoto dan diupload dengan antusias ke media sosial. Selayaknya menunjukkan kepada dunia bahwa telah mengikuti sebuah pesta. Namun, apabila RUU Pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD telah disahkan oleh DPR tidak akan ada lagi foto dengan objek jari kelingking yang bertinta ungu di setiap media sosial nantinya. Rasa ingin berpartisipasi untuk memilih pemimpin di daerahnya terenggut, satu hak rakyat Indonesia akan hilang. Koalisi Merah Putih yang menjadi mayoritas duduk di Senayan seperti sedang membawa Indonesia kembali ke masa lalu. Alasan utama adalah Pilkada secara langsung menelan biaya besar dan dengan pilkada dipilih oleh DPRD mampu menekan biaya besar tersebut. Segala hal yang berbau finansial rakyat tidak mudah percaya dengan DPR. Perlu diingat pada tahun 2012 DPR menghabiskan dana 2 Miliar hanya untuk merenovasi toilet.

Apakah DPR dan DPRD akan menjamin bahwa dengan disahkannya RUU Pilkada Tidak Langsung ini mampu digunakan untuk kepentingan rakyat dan pemimpin daerah yang dipilih oleh DPRD tersebut mampu menjadi pemimpin yang amanah. Rakyat pun ragu dengan hal tersebut sehingga bermunculan di berbagai daerah aksi penolakan terhadap Pilkada Tidak Langsung ini.

Koalisi Merah Putih kemungkinan besar akan mampu memenangkan setiap calon kepala daerah di setiap daerah apabila RUU ini disahkan karena mayoritas anggota DPRD yang terpilih berasal dari partai yang tergabung dalam koalisi ini. Rakyat takut pemimpin di daerahnya bukan seperti daerah lain yang sudah menemukan pemimpin idamannya dari hasil Pilkada langsung. Sekedar contoh bagaimana beberapa Provinsi/Kota di Indonesia sudah menemukan pemimpin idamannya. Tengok bagaimana Kota Bandung setelah satu tahun dipimpin oleh Ridwan Kamil seorang Walikota produk hasil Pilkada Langsung yang Juni lalu mendapatkan penghargaan sebagai salah satu walikota terbaik dunia dalam Forum Young Leader Sumposium World Cities Summit di Singapura. Walikota yang akrab disapa Kang Emil ini pada Pilkada kota Bandung tahun lalu hanya diusung oleh 2 Partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Apabila saat itu pemilihan dilakukan oleh DPRD Kota Bandung kemungkinan besar Kang Emil tidak akan terpilih karena PKS dan Gerindra hanya memiliki 12 kursi dari total 50 kursi di DPRD Kota Bandung, tidak bisa dibayangkan apabila yang terpilih saat itu adalah kroni dari Dada Rosada, mantan Walikota Bandung yang kini sedang menginap di hotel prodeo karena kasus penyuapan hakim terkait dana Bansos. Hanya diusung 2 partai mungkin sulit untuk Ridwan Kamil memenangkan Pilkada Kota Bandung karena kurangnya finansial dan kurangnya kekuatan dari partai namun dengan mampu meyakinkan warga dengan kampanye kreatif tanpa dana yang besar sehingga berhasil memenangkan Pilkada Kota Bandung. Bukti lain bahwa Pilkada langsung menghabiskan dana yang melimpah dan mengakibatkan money politic bisa dihindari dengan kampanye kreatif dan sosok figur lebih besar dampaknya untuk memenangkan Pilkada.

Perubahan drastis telah terjadi di Kota yang dijuluki Paris Van Java tersebut. Program Index of Happiness yang dicanangkan Ridwan Kamil sebagai jurus dalam penataan fasilitas dan ruang publik untuk meningkatkan kebahagiaan Warga Bandung.

Jokowi-Basuki di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Bima Arya di Bogor, Tri Rismaharini di Surabaya adalah nama-nama lain pemimpin daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nama-nama diatas sudah mampu memberi contoh bahwa apabila rakyat berkehendak baik semua akan berujung dengan kebaikan pula. Pemimpin-pemimpin yang disebutkan diatas seharusnya dapat dijadikan contoh oleh daerah lain untuk memilih pemimpin yang memang bekerja untuk rakyat bukan bekerja untuk dirinya sendiri dan kelompoknya semata. Figur-figur diatas pula sudah mendeklarasikan diri untuk menolak disahkannya RUU Pilkada tidak langsung padahal sebagian dari mereka diusung saat Pemilihan Kepala Daerah bahkan sebagian dari mereka adalah kader dari partai yang tergabung dalam koalisi merah putih. Basuki Tjahaya Purnama sendiri sudah mengundurkan diri dari Partai yang mengusungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu yaitu Partai Gerindra karena tidak sepaham dengan Partai yang didirikan oleh Prabowo Subianto tersebut. Sebuah bukti dimana Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menjadikan rakyat sebagai tuan besar bukan elite partai. Jika memang partai politik memiliki kebijakan yang dianggap merugikan rakyat sebaiknya tidak diamini semata oleh para kader partai tersebut tetapi harus mampu melawan kebijakan tersebut dan mengingat bahwa kepentingan rakyat adalah segalanya.

Pilkada adalah sebuah pesta rakyat. Apabila rakyat dilarang untuk berpesta, rakyat Indonesia tidak akan segan untuk turun ke jalan berorasi menuntut haknya agar bisa berpesta kembali.

4.     Mengatasi Home Sick Menjadi Mahasiswa Baru Perantauan

Herdian Armandhani


Kalau Tidak Mampu untuk Menjadi Pohon Beringin yang Kuat untuk Berteduh, Jadilah Saja Semak Belukar
Penulis memiliki banyak kenalan teman mahasiswa baru perantauan dari Kota-Kota di Indonesia yang berkuliah di Kota Penulis saat ini. Kawan-kawan baru penulis ini tinggal di Kota penulis dengan cara mengontrak rumah yang biayanya patungan bersama, kos sendiri, menyewa asrama yang disediakan pihak universitas, hingga tinggal bersama saudara bagi yang memiliki saudara di tempat mereka menuntut ilmu. Bagi mahasiswa baru perantauan yang tidak memiliki sanak saudara di tempat mereka menuntut ilmu saat berkuliah umumnya mengalami yang namanya home sick. Home sick yang dimaksud disini adalah suatu kondisi dimana para mahasiswa baru yang merantau apalagi yang lintas pulau dan provinsi sedang sangat kangen dengan suasana rumah dan keluarga mereka.

Apalagi jika para mahasiswa baru perantauan ini dari lahir hingga dewasa tidak pernah berpisah dengan keluarga dan orang tua mereka. Para mahasiswa baru perantauan ini di masa-masa adaptasi di tempat baru akan selalu teringat tentang kenangan mereka di kampung halaman. Bagai yang mahasiswa wanita selalu akan menangis setiap malam karena rindu dengan masa-masa saat di rumah. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa baru perantauan untuk menghilankan home sick mereka. Pertama adalah dengan bergaul dan berkenalan dengan banya teman. Dengan mencari banyak teman lambat laun mereka dapat meminimalisir rasa kangen dengan keluarga dan tidak merasa sendiri dan ditinggal.

Salah satu cara yang paling banyak dilakukan adalah dengan bergabung menjadi bagian anggota sebuah organisasi seperti bergabung dengan senat mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa (UKM), relawan organisasi sosial/pendidikan/hobi, dan organisasi positif lainnya. Melalui wadah di sebuah organisasi maka home sick mahasiswa baru diperantauan akan teralihkan dan akan fokus dengan organisasi yang mereka pilih. Home sick sebenarnya bisa dihindari apabila mahasiswa baru perantauan bisa menjadi pribadi yang mandiri dan tidak manja. Semua bisa dilatih bila mahasiswa baru perantauan dari awal berkomitmen untuk menerima dimanapun mereka menuntut ilmu.

5.    Etika Menyanggah Tulisan di Kompasiana
Karya Samandayu

BANYAK hal yang bisa dijadikan tulisan di Kompasiana ini. Salah satunya adalah meng-counter tulisan orang lain, atau memberikan pendapat atau sanggahan terhadap opini orang lain dalam tulisan baru/utuh, terkhusus di kanal Kompasiana.

Namun mungkin banyak pula kita para kompasianer yang luput  dari khasanah etika menulis saat men-counter tulisan orang lain. Dalam karya kita berembus nuansa intimidatif atau merepresi posisi orang lain. Baik secara halus maupun agak sarkastik. Jika memang resah dengan hal tersebut, silakan teruskan baca tulisan ini.

Berikut adalah tips-tips meng-counter tulisan artikel lain di Kompasiana:
1. Jangan dulu tersulut emosi. Memang sangat menusuk ulu hati saat membaca hal yang bertentangan dengan kita. Sadarilah semua orang berhak berpendapat. Apalagi panel yang digunakan adalah Opini, bukan reportase atau English. Hirup napas dalam-dalam, keluarkan perlahan, dan tersenyum. Menulis dalam keadaan tenang akan menghasilkan karya tulis yang juga tenang dan teduh. Sebab tulisan itu cermin dari hati dan pikiran. Dengan menulis tenang, tak ada diksi yang menyerang penulis yang membuat hati kesal.
2. Pahamilah kalau tulisan seorang netizen itu adalah suara hati dan pikiran dia pada saat itu, waktu itu, ketika itu. Kenapa ada fitur tanggal di setiap artikel? Karena itu menunjukkan bahwa inilah opini penulis itu di tanggal itu. Jadi jika kemudian ada bentuk inkonsistensi, itu adalah lumrah. Bukan aksi jilat ludah. Sebab ada pula di antara kita yang mencari-cari ‘borok’ penulis lain dengan membahas apa yang pernah ditulis penulis itu di masa lalu.
3. Pertimbangkan mention no mention. Yang membuat Kompasiana jadi rame adalah aksi mention/menyebut nama. Baik langsung lewat judul artikel, maupun dalam artikel itu sendiri. Segalanya lumrah kalau dipandang secara dewasa. Tapi kok ada tulisan yang malah terkesan menekan kepribadian dan mematahkan karakter penulis tersebut? Jika hendak me-mention, pertimbangkanlah bahwa dia juga sama dengan Anda. Sama-sama punya kepala untuk berpikir, jari untuk mengetik. Kalau Anda disentil orang lain sebegitu keras, bagaimana perasaan Anda? Tulisan Kompasianer dan blogger itu membicarakan isu publik lho. Bukan anggota keluarga Anda. :)
4. Seleksi Penulis. Jika Anda tidak tahan atau suka gerahan atau mudah terpancing, bisalah membaca hanya tulisan penulis yang Anda suka. Bolehlah tak membaca lagi tulisan karya si anu atau si anu karena kita bisa menebak arah dia ‘akan kemana’.  Anda sadar, di sini kita menulis sukarela. Dikilaukan admin syukur, tidak dikilaukan tidak apa-apa. Dibaca banyak orang syukur, tidak dibaca banyak orang tidak apa-apa. Di Kompasiana contohnya, semuanya serba opsional. Serba suka-suka. Tapi kalau kita punya pikiran dewasa, tulisan yang kelihata menarik pun akan selalu kita lahap, meskipun muncul dari penulis yang tidak kita suka.
5. Tulisan misuh-misuh mungkin menyenangkan, membuat kita puas dan lepas seperti beres pup di toilet. Tapi kita mungkin merasa malu sendiri kalau membaca tulisan kita yang bernuansa ‘ababil’ dan itu menyerang penulis lain, hanya untuk membuat kita merasa lebih baik. :)
6. Jika mengutip kalimat atau paragraf dari tulisan seorang kompasianer, alangkah bijak dan baik sertakan link tulisan yang bersangkutan. Agar pembaca tak seperti kerbau yang  dicucuk hidung. Agar pembaca bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
7. Kita tidak bisa memaksa orang lain menulis dengan gaya seperti ini seperti itu. Bahkan berharap dia tidak   menulis ini menulis itu. Jika menghamparkan kritik pada penulis lain yang sama-sama menilai publik figur atau wacana aktual, lantunkan dengan adab, agar tidak memancing kerusuhan. Jangan pernah Anda mengecek KTP Anda hanya sekadar mencari tahu berapa umur Anda saat ini. :)

Counter tulisan rekan Kompasianer lain dengan penuh etika. Sadar bahwa kita semua sama. Memang ada perbedaan usia, latar belakang, dan kita akui itu sebagai suatu khasanah dan warna-warni Indonesia. Jangan rusak keindahan tersebut dengan ego sementara.



6.   Cara Baru Menikmati Pertandingan Sepak Bola

Amin Enyong, Reportase Pertandingan Sepak Bola Via Twitter

Bapak pernah bercerita, kalau orang sekarang beruntung, bisa nonton langsung serunya pertandingan sepak bola, tidak seperti orang dulu. Kalau tidak bisa datang langsung ke stadion pun, bisa nonton live di televisi. Sementara, kalau orang dulu hanya bisa menikmati pertandingan sepak bola hanya dari mendengar suara reportase lewat siaran radio. Meskipun begitu, menurut Bapak lagi, itu sudah merupakan suatu keseruan tersendiri.

Namun agakanya jika melihat kondisi belakangan ini, pernyataan Bapak itu ada yang perlu diperbaiki, karena nonton sepak bola di TV sekarang sudah sulit. Sulit yang dimaksud adalah jika tidak menggunakan antena televisi berbayar.

Pertandingan sepak bola khususnya liga Inggris, sekarang sudah tidak bisa dinikmati sepuasnya secara gratisan. Hal ini terjadi sejak hak siarnya dikuasai salah satu merk TV berbayar. Dan untuk menikmatinya harus membayar biaya pasang TV berlangganan, dimana tidak semua orang punya kemampuan untuk menyisihkan pendapatannya untuk berlangganan tersebut.

Semenjak itu, banyak orang yang mulai mencari cara lain untuk tetap bisa menikmati keseruan setiap pertandingan sepak bola. Karena tidak bisa menonton live lewat televisi, banyak yang memanfaatkan media sosial seperti twitter untuk tetap bisa menikmati serunya pertandingan sepak bola.

Lewat reportase yang ditwitkan oleh beberapa akun twitter, banyak yang masih bisa menikmati serunya pertandingan sepak bola. Apalagi tidak hanya bisa membaca reportasenya, tetapi bisa saling berbalas komentar. Bahkan kadang ada yang memakai sindiran-sindiran yang semakin membuat seru keadaan.

Jaman seakan berbalik seperti dulu lagi, keseruan pertandingan sepak bola tidak bisa didapatkan dengan menonton langsung atau lewat TV, tapi hanya lewat reportase, bedanya reportase dulu dengan menggunakan suara lewat radio, sekarang reportase melalui postingan-postingan di media sosial seperti twitter. (Amin)

7.       Politik Bathara Kala
Djoko Suud Sukahar – detikNews


Jakarta - Suryadharma Ali resmi dipecat. Dia digantikan wakilnya, Emron Pangkapi. Pemecatan ini merupakan puncak kisruh di tubuh partai bergambar kakbah. Kini, partai yang kelahirannya mirip ‘Bathara Kala’ itu memangsa anaknya sendiri.

Sejak pilpres partai ini terus gonjang-ganjing. Itu karena sang ketum Suryadharma Ali main dukung tanpa mengajak yang lain. Mantan menteri yang dipaksa mundur karena tersandung korupsi itu kukuh berdiri di belakang Prabowo. Yang berseberangan dengannya dikenai saksi, pecat!

Masih kokohnya kekuasaan Suryadharma Ali itu membuat partai ini limbung. Dalam pilpres kemarin suara partai ini terpecah. Sebagian ke Prabowo, bagian lain ke Jokowi. Format awal dinominasikan untuk ‘menghijaukan’ PDIP belepotan. Akhirnya posisi itu digantikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kekuatan Suryadharma Ali meredup ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka. Dan skak mat saat Prabowo yang diharapkannya 'membela' ternyata juga kalah dalam pilpres. Ini yang meneguhkan internal partai untuk 'menyudahi'.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai yang tidak 'diingini' kelahirannya. Partai ini bak Bathara Kala yang berasal dari 'kama' Bathara Guru yang jatuh ke samudera saat bersama Dewi Uma di punggung Lembu Andini. Fusi beberapa partai Islam di zaman Orde Baru diharap partai ini bisa dikendalikan. Bersama Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), ternyata PPP tidak kunjung mampu 'dijinakkan' pemerintah.
Partai ini tetap lantang berteriak. Dia memposisikan sebagai partai oposisi yang sangat diperhitungkan. Presiden Soeharto terpaksa harus menerapkan strategi Sultan Agung untuk membuatnya lemah. 'Hajinisasi politik' dilakukan. Bupati dan Gubernur diberangkatkan haji ke tanah suci. Ini agar memberi kesan, bahwa yang Islam itu bukan hanya PPP.

Dan ketika Bupati 'yang haji' serta Gubernur 'yang haji' itu korupsi, meminta sogokan, melakukan penyelewengan proyek, bukan oknum yang dituding, tetapi 'hajinya'. Ini politik cerdas mendelegitimasi cap Islam yang kala itu menempel lekat di tubuh PPP. Sedikit 'bau-bau' SARA.
Description: http://newopenx.detik.com/delivery/lg.php?bannerid=1003&campaignid=3&zoneid=427&loc=1&referer=http%3A%2F%2Fnews.detik.com%2Fread%2F2014%2F09%2F16%2F113732%2F2691447%2F103%2F2%2Fpolitik-bathara-kala&cb=b567872072
Langkah itu yang diterapkan cucu Panembahan Senopati saat sulit melebarkan kekuasaan. Kerajaan-kerajaan Islam kecil tidak kunjung bisa ditaklukkan, karena solidaritas antar mereka yang dikoordinasi para wali (aulia) tidak memberi kemungkinan Mataram menginvasi.

Untuk mengatasi sandungan itu, Sultan Agung 'memberi baju' Mataram menjadi Islam. Mengajukan pemakaian gelar sultan ke Ottoman (Turki), mengubah perhitungan tahun bulan ke matahari, ritus-ritus terkesan Islami. Hingga mengeliminasi Huruf Caka menjadi Huruf Jawa.

Berkat itu kerajaan-kerajaan Islam kecil di pesisir Pulau Jawa berhasil dicaplok. Sekutu Surabaya yang ada di Kalimantan diserang, kerajaan induk, dan Giri ditaklukkan secara dramatis melalui perkawinan politik. Sang adik dikawinkan dengan Pangeran Pekik muda.

Terkena 'serangan' sejenis itu, PPP pamornya merosot. Ditambah turun panggungnya tokoh-tokoh vokal dalam partai, dan dinamika politik yang ada, maka partai ini kesulitan menaikkan pundi-pundi suaranya. Jika belakangan kembali terkerek, tidak dipungkiri, itu karena kegigihan Suryadharma Ali yang terus melakukan gerilya di basis suara NU di pesantren.

Suryadharma Ali sudah menjadi tumbal partainya sendiri. Dia dipaksa legowo menyerahkan tongkat kepemimpinan PPP. Akankah partai ini akan terpuruk atau justru moncer sepeninggalnya? Saya kok yakin partai ini makin bagus ke depan. Itu karena roh partai yang membuatnya eksis telah dikembalikan lagi. Partai Islam yang menjalankan akidah secara benar. Haram bagi koruptor, biarpun baru tersangka.

Adakah dengan lengsernya Suryadharma Ali ini PPP akan merapat ke Jokowi seperti skenario awal? Kendati Bang Akbar Tandjung optimis PPP loyal terhadap Koalisi Merah Putih, tapi loyalitas setengah hati rasanya tidak sulit untuk dialihkan ke lain hati.


*) Djoko Suud Sukahar adalah pemerhati sosial budaya. Penulis tinggal di Jakarta.


8.         Tanggung Jawab Kebakaran Hutan
20 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID
Oleh: Asma Nadia

Saya punya kebiasaan menikmati pemandangan  ketika naik pesawat terutama saat masih terlihat daratan. Salah satu yang terpampang jelas adalah hijau pepohonan yang rapih berbaris di hamparan sangat luas. Khususnya ketika pesawat terbang di atas pulau Sumatera. Tanpa harus menghitung,  jelas terlihat betapa luasnya hutan yang kemudian dijadikan perkebunan.

Jika sempat berkunjung ke perkebunan tersebut, kita akan menemukan lahantersebut bukan tanah yang bebas dikunjungi.  Ada batas-batas  jelas  kepemilikannya. Ada penjagaan, ada pengawasan.
Salah satu buktinya saat kasus nenek Minah yang diadili karena dianggap mencuribeberapa biji kopi di satu perkebunan. Peristiwa ini menunjukkan kepemilikan atas  lahan itu, tetap terdapat batasan, hingga pihak luar tidak boleh mengambil apa pun dari area milik perusahaan.

Anehnya, sekali lagi ini anehnya, para pemilik yang  memiliki otoritas kuat atas perkebunan masing-masing, sama sekali tidak tersentuh ketika kebun mereka terbakar atau menyebabkan kebakaran.
Seperti kondisi saat ini, di mana tanah air kembali dilanda  masalah asap. Ribuan titik api muncul di Sumatra dan Kalimantan. Penerbangan terganggu, kegiatan ekonomi terpengaruh jelas, dan kesehatan masyarakat terancam.

Dari peta api bisa terlihat mana kebakaran hutan yang terjadi di wilayah kepemilikan pemerintah dan mana di bawah pengelolaan milik swasta. Khusus  kebakaran yang terjadi di wilayah swasta, seharusnya pengusaha yang selama ini telah mengeruk keuntungan banyak atas lahan, bertanggung jawab atas segala akibat yang disebabkan usahanya.

Benar,  kadang kebakaran hutan  timbul karena  gesekan panas di bawah tanah, terutama di lahan gambut saat musim kemarau, dan menimbulkan kebakaran hutan yang sulit diatasi, karena api menjalar di bawah tanah (tidak terlihat) tapi menimbulkan asap yang meluas.

Sekalipun sering dianggap berlangsung alamiah,  sebenarnya kebakaran ini pun diawali  ulah manusia (baca: pengusaha).  Lahan gambut sejatinya merupakan lahan yang lembab, namun karena digali untuk pembuatan sungai buatan untuk mengirim kayu misalnya, air yang sebelumnya diam dalam lembabnya gambut, mengalir, menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terpercik api.

Kebakaran karena human error – sebetulnya lebih tepat ketamakan dan kelalaian manusia – biasanya disebabkan pembakaran hutan secara sengaja untuk penghematan biaya, atau yang diakibatkan puntung rokok.

Yang seharusnya menjadi sorotan dan keperihatinan utama adalah betapa pihak pengelola hutan, terlepas apa pun penyebab kebakarannya, seolah bisa dengan leluasa bebas dari tanggung jawab atas kebakaran hutan. Seakan, api yang menyala-nyala dan menjalar merupakan fenomena alam biasa. Pada akhirnya pemerintah dalam hal ini Depertemen Kehutanan juga BNPB yang harus berjibaku memadamkan api.

Padahal Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Raffles B. Panjaitan mengungkap 73% kebakaran terjadi di kawasan non hutan. Sejak 1 Januari s.d. 16 September 2014 ada 20.253 titik api dan sebagian besar bahkan bukan di area hutan.

Efek yang ditimbulkan tak hanya di tanah air. Juni 2013, krisis asap  turut memicu pertikaian diplomatik. Indonesia menuduh perusahaan-perusahaan asal Malaysia dan Singapura yang berbisnis perkebunan di Sumatera dan Kalimantan, termasuk di antara mereka yang dengan sengaja membakar hutan, selain perusahaan asal Indonesia.

Terlepas asalnya, penting sekali bagi pemerintah untuk memberlakukan semacam sangsi, mulai dari denda hingga lebih berat lagi agar para pengelola perkebunan tidak semata mengambil keuntungan, tapi juga bertanggung jawab.

Bagaimanapun kebakaran hutan adalah sesuatu yang terjadi berulang sehingga seharusnya bisa diantisipasi. Di Singapura, Parlemen  meloloskan undang-undang yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan denda hingga 1,6 juta US Dollar, kepada perusahaan yang mempunyai kantor di negara itu, dan terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap kebakaran hutan.

Pemerintah Indonesia jika mau, tentu bisa  melakukan hal serupa sehingga tanggung jawab pencegahan kebakaran hutan juga menjadi perhatian semua pihak. Jangan sampai pengelola hutan bertindak seperti raja di lahan yang dikelolanya ketika mencari keuntungan, namun saat terjadi kebakaran hutan, pemerintah yang menanggung resiko dengan mengorbankan uang rakyat. Padahal rakyat di sekitar hutan sekalipun, sejauh ini mungkin tidak terlalu merasakan manfaat, malah  justru sebagai  korban dan  penanggung kerugian akibat kegiatan para pengusaha hutan.
Sekali lagi rasa keadilan kita diuji.

Saatnya bertindak.
Kebakaran hutan yang terjadi sudah memberi dampak kerugian ekonomi hingga Rp 20 triliun dan mengakibatkan 50 ribu orang terserang radang saluran pernapasan (ISPA). Sampai kapan akan terus dibiarkan?



9.          Heboh PR Anak SD, Kemendikbud dan Dosen Angkat Bicara

Heboh PR anak SD yang baru-baru ini meramaikan media sosial kini sampai ke telinga Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sampak terkejut mendengar kasus ini. Dalam foto yang diunggah oleh akun bernama Erfas Maulana di Facebook itu, adik Erfas hanya memperoleh nilai 20 untuk PR Matematika SD yang dikerjakan bersama kakaknya itu.

Menyikapi hal ini, Ibnu Hamad selaku Humas Kemendikbud akhinrya angkat bicara. Dilansir dari Id.Berita, Ibnu menangkan tampaknya si guru kurang memahami dua aspek penilaian yang ada dalam Kurikulum 2013 yang mana mengharuskan penanaman kemampuan dan penalaran. Nah, dalam kasus tersebut, menurut Ibnu, siswa bernama Habibi itu sebenarnya telah menggunakan nalarnya.

“Seharusnya tidak terjadi itu, tidak musim lagi guru yang tidak sesuai dengan pikirannya lalu dianggap salah. Itukan nalar dia, harusnya penalarannya dihargai gurunya, selama masih masuk nalar boleh dong, kecuali hasilnya menjadi kurang.”


Lebih lanjut, Ibnu menjelaskan bahwa seharusnya guru kelas 1,2,4, dan 5 sudah paham akan hal itu karena idealnya telah mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013. Maka dari itu, ia mengingatkan pihakDinas Pendidikan terkait untuk segera menindaklanjuti kasus ini.


Dalam kasus PR anak SD yang kini meluas menjadi istimewa diperbincangan banyak kalangan itu, Ibnu mengatakan bahwa pada pada penyelesaikan soal “4+4+4+4+4+4=…x..=… “ siswa berhak menjawab sesuai dengan penalarannya yang dirasa mendekati jawaban yang dimaksud. Jadi, menurut Humas Kemndikbud ini, jawaban 4×6 ataupun 6×4 itu bisa dibenarkan.

“Nah dalam kasus itu, bisa saja si siswa memberikan jawaban sesuai penalarannya, yaitu 4×6 atau 6×4. Itu enggak salah, karena dalam penalaran enggak harus memberikan satu jawaban. Jika dia penalarannya mengasosiasikan 4×6 bisa benar, 6×4 juga benar.”


Selain Kemendikbud, PR anak SD itu juga menarik perhatian salah satu dosen Matematika UPI,Rizky Rosjanuardi untuk berkomentar. Menurutnya, permasalahan 4 dan 6 dalam soal PR anak SDitu yang terpenting adalah masalah pemahaman kontekstual kepada siswa karena kebanyakan siswa berpikir secara konseptual. Dalam ilmu Matematika, konteks jauh lebih penting daripada konsep.

“Secara matematika sama, secara konteks bisa berbeda. Karena konteks nyangkut keseharian. Kalau dalam konsep abstrak, satu kali tiga bisa beda.”


10.  .4X6 Atau 6x4? Ini Kata Astronom Lapan

Dalam soal itu, sang guru meminta siswanya yang kelas II SD untuk menyatakan 4+4+4+4+4+4 dalam operasi perkalian.

Liputan6.com, Jakarta - Siapa sangka soal pekerjaan rumah (PR) mata pelajaran matematika siswa sekolah dasar (SD) kini menjadi perdebatan seantero Indonesia.

Seorang mahasiswa teknik mesin dari Universitas Diponegoro (Undip) Muhammad Erfas Maulana, mempertanyakan logika matematika dalam soal tugas adiknya yang kelas II SD. Dalam soal itu, sang guru meminta adik Erfas untuk menyatakan 4+4+4+4+4+4 dalam operasi perkalian.

Sang adik pun menjawab, 4x6. Namun jawaban tersebut disalahkan gurunya. Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan, 4x6 atau 6x4.

Soal itu kini menggelitik astronom sekaligus Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin. Menurut dia, jawaban model matematis dari soal 4+4+4+4+4+4 itu adalah 6x4.

Dia mengatakan, meskipun 4x6 dan 6x4 hasilnya sama-sama 24, logikanya berbeda.

"Misalnya, Ahmad dan Ali harus memindahkan bata yang jumlahnya sama, 24. Karena Ahmad lebih kuat, ia membawa 6 bata sebanyak 4 kali, secara matematis ditulis 4x6," jelas Thomas dalam akun Facebooknya, Selasa (23/9/2014).

"Tetapi Ali yang badannya lebih kecil, hanya mampu membawa 4 bata sebanyak 6 kali, model matematisnya 6x4. Jadi, 4+4+4+4+4+4 = 6x4. Berbeda konsepnya dengan 6+6+6+6 = 4x6, walau hasilnya sama 24," imbuh dia.

Thomas menilai, belajar logika matematika seperti ini sebenarnya hal yang mengasyikkan. Namun kini, banyak orang yang sekadar ingin mencari cara cepat penyelesaian soal matematikan tanpa mengerti logikanya.

"Yang penting tahu hasilnya. Itulah yang menjadikan generasi 'kalkulator', yang malas menjadikan logika matematika untuk memudahkan kehidupan. Dengan kemampuan berlogika, suatu kasus bisa dimodelkan dengan rumusan matematis, sehingga mudah dipecahkan.

"Ayolah Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik, belajar matematika yang asik dengan soal-soal cerita. Soal cerita sering dianggap susah karena tidak menggunakan logika dan jarang diajarkan membuat model matematikanya," tandas dia. (Ein)


11.        Basis Karakter Kemajuan (2)
Rabu, 24 September 2014, 10:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Yudi Latif

Dalam Amanat Proklamasi, 17 Agustus 1956, Bung Karno mengingatkan pentingnya bangsa memiliki kekuatan karakter yang dibangun atas dasar kedalaman penghayatan atas pandangan hidup bangsa.

”Bangsa Indonesia harus mempunyai isi-hidup dan arah-hidup. Kita harus mempunyai levensinhoud dan levensrichting. Bangsa yang tidak mempunyai isi-hidup dan arah-hidup adalah bangsa yang hidupnya tidak dalam, bangsa yang dangkal, bangsa yang cetek, bangsa yang yang tidak mempunyai levensdiepte sama sekali.”

“Ia adalah bangsa penggemar emas sepuhan, dan bukan emasnya batin. Ia mengagumkan kekuasaan pentung, bukan kekuasaan moril. Ia cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Ia kadang-kadang kuat—tetapi kuatnya adalah kuatnya kulit, padahal ia kosong melompong di bagian dalamnya."

“Bangsa yang berkarakter memiliki kepercayaan pada nilai-nilai kepribadian dan kemandirian bangsa sendiri. Dan kepercayaan ini sangat penting, karena menurutnya, ‘Sesuatu bangsa yang tidak memiliki kepercayaan kepada diri sendiri tidak dapat berdiri langsung. A nation without faith cannot stand."

Beberapa puluh tahun kemudian, seorang intelektual Amerika Serikat, John Gardner, seperti mengamini pandangan Bung Karno. Beliau menyatakan, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak mengandung dimensi-dimensi moral yang dapat menopang peradaban besar.“ (Gardner, 1992).

Bagi bangsa Indonesia, dimensi moral sebagai tumpuan karakter kolektif yang dapat menopang kemajuan peradaban bangsa itu tiada lain adalah Pancasila. Dalam pandangan Soekarno dikatakan, "... Kecuali Pancasila adalah satu weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme.

“Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadiaan yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya.” (Soekarno, 1958).

Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama itu disarikan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945, yang disebutnya sebagai “dasar falsafah” (philosofische grondslag) atau “pandangan dunia” (weltanschauung) negara/bangsa Indonesia. Kelima sila, menurutnya, merupakan unsur “meja statis” yang menyatukan bangsa Indonesia, sekaligus leitstar (bintang pimpinan) dinamis, yang memandu perkembangan bangsa ke depan.

Dengan semangat dasar kelima sila tersebut, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan, antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavisitis, antara kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara pemerintahan autokratik dan demokrasi pasar-individualis, antara ekonomi etatisme dan kapitalisme predatoris.

Diperlukan puluhan tahun sejak Perang Dunia II bagi bangsa-bangsa lain untuk memasuki jalan tengah keemasan itu. Adapun bangsa Indonesia telah meletakkannya di titik awal berdirinya Republik. Sayang, masalah bangsa ini memang kerap pandai memulai, tapi gagal memelihara dan mengakhiri. Tatkala bangsa-bangsa lain mulai menengok warisan pemikiran terbaik bangsa ini, bangsa Indonesia sendiri mulai mengabaikannya.

Alhasil, tantangan bangsa Indonesia adalah bagaimana mencetak nilai-nilai ideal Pancasila itu menjadi karakter kebangsaan melalui pendalaman pemahaman, peneguhan keyakinan, dan kesungguhan komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala lapis dan bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Untuk itu, diperlukan pendekatan sosialisasi Pancasila secara lebih kreatif dan holistik, meliputi dimensi kognitif, afektif, dan konatif yang dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam memahami, meyakini dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut, hendaklah diingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar statis, melainkan juga bintang pimpinan yang dinamis—yang mesti responsif terhadap dinamika perkembangan zaman.

Untuk itu, Pancasila senantiasa terbuka bagi proses pengisian dan penafsiran baru, dengan syarat memperhatikan semangat dasar yang terkandung di dalamnya serta kesalingterkaitan antarsila. Maknanya, keterbukaan pengisian dan penafsiran atas setiap sila Pancasila itu dibatasi oleh prinsip-prinsip pokoknya dan oleh keharusan untuk menjaga koherensinya dengan sila-sila yang lain.



12.  Gerakan Reformasi: Yang Terangkat dan yang Terempas
Selasa, 23 September 2014,
Oleh:Ahmad Syafii Maarif

Karena praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) masih sangat menggurita di Indonesia, dari akar sampai ke pucuk, sebagian pengamat berkesimpulan bahwa Gerakan Reformasi telah gagal dan mati suri. Artinya kultur politik busuk era sebelumnya tidak semakin melemah, tetapi bahkan menampakkan tanda-tanda semakin agresif dan menguat. Pendapat ini tidak seluruhnya  salah karena fakta memang berkata demikian.

Tetapi untuk menilai Gerakan Reformasi tidak punya sisi-sisi positif yang perlu diangkat dan diperkuat, adalah pandangan yang tergesa-gesa, tidak melihatnya secara holistik. Dalam setiap gerakan perubahan sosial pasti mengandung unsur-unsur yang memberi harapan untuk perbaikan pada satu sisi, dan unsur-unsur buruk yang menjadi beban berat bagi publik, pada sisi yang lain. Dalam ungkapan lain, ada yang terangkat, ada pula yang terhempas.

Yang terangkat adalah impian kita semua adalah terciptanya empat lembaga negara dari rahim Gerakan Reformasi, yaitu MK, KPK, PPATK, dan KY. Semuanya bertujuan untuk tegaknya konstitusi dan ketentuan UU secara pasti dan sekaligus membasmi virus KKN yang sudah sangat merusak sendi-sendi moral bangsa dalam tempo yang lama. Tetapi dalam praksisme, keempat lembaga itu masih menghadapi sisi-sisi yang terhempas, karena berhadapan dengan mentalitas lama yang mencoba ingin tetap bertahan. Kasus korupsi yang mengepung Ketua MK Dr. Akil Mochtar beberapa waktu yang lalu nyaris saja membawa lembaga yang dipimpimpinnya itu terhempas ke titik nadir, seperti sulit untuk terangkat lagi.

Untunglah kemudian di bawah pimpinan Dr Hamdan Zulva MK cepat berbenah diri, sehingga martabat lembaga ini secara pelan-pelan bisa dipulihkan. Fatwa MK tentang hasil pilpres 2014 yang menguatkan keputusan KPU telah semakin menambah kepercayaan publik terhadap lembaga pengawal konstitusi ciptaan Gerakan Reformasi ini. Memang adalah sebuah malapetaka moral dan konstitusi, posisi MK yang demikian mulia dan tinggi, telah dihempaskan justru oleh ketuanya sendiri, seorang kader dari suatu partai politik. KPK yang juga anak sah Gerakan Reformasi dengan sigap bertindak: Ketua MK ditangkap untuk kemudian diadili. Publik merasa lega dan terobat. Sebuah gebrakan berani dalam upaya penegakan hukum yang patut didukung dan diapresiasi.

Prestasi KPK lainnya banyak sekali yang pantas diungkap dan sudah terekam dalam ingatan kolektif masyarakat, sehingga tidak perlu lagi diulang dalam tulisan ini. Tetapi perlu dicatat bahwa jangkauan tangan KPK untuk memburu koruptor masih sangat terbatas. Tuan dan puan bisa bayangkan tentang betapa luasnya Indonesia di atas ribuan pulau, dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta. KPK yang hanya ada di ibu kota dengan aparat pendukung yang serba terbatas, sebagian masih memelihara mentalitas lama yang kumuh, tentu upaya pemberantasan korupsi masih akan berlangsung lama, sementara para pelaku barunya masih saja bertambah dan berkeliaran di berbagai lini kehidupan, terutama di ranah birokrasi dan di kalangan partai politik yang bermain di lembaga legislatif, eksekutif, dan di BUMN/BUMD.

Mata pedang untuk memotong leher koruptor bisa jadi tumpul, sekiranya PPATK tidak bergerak aktif untuk menyuplai data aliran dana dari seseorang yang dicurigai kepada KPK dan lembaga penegak hukum yang lain. Adalah sesuatu yang menggembirakan, Jokowi-JK akan /telah meminta KPK dan PPATK untuk turut menilai calon-calon menteri yang akan bergabung dalam kabinetnya. Ini adalah langkah yang mungkin baru pertama kali terjadi. Biasanya untuk mengangkat seorang menteri selalu dipagari dengan hak prerogatif presiden. Tentu pada tingkat final, hak prerogatif itu akan menentukan siapa yang menjadi anggota kabinet.
Akhirnya KY perlu diberi wewenang yang lebih luas untuk mengamati kinerja para hakim di samping menyeleksi secara ketat calon-calon hakim agung bagi keperluan Mahkamah Agung.



13.        Kritik Bahasa Pada Suratkabar Kompas

Ini sentilan yang sudah lama ingin saya kemukakan, namun karena sering lupa, baru sekarang saya tuangkan dalam tulisan. Perihal yang mau saya bincangkan adalah menyangkut istilah Inggris (biasanya kata majemuk) yang seharusnya ditulis “disambung”, namun oleh Kompas dituliskan dengan “dipisahkan” sebagai dua kata. Untuk jelasnya, saya langsung berikan beberapa contoh (yang sempat saya ingat) antara lain: “bail out”, “kick back”, dan “extra ordinary”. Padahal, sesuai dengan kaidah baku, istilah-istilah di atas seharusnya ditulis dengan “bailout”, “kickback” dan “extraordinary”. Jadi pada ketiga istilah ini, kita harus menuliskannya dengan “disambung” (closed), bukan “dipisah” (open) atau diberi garis sambung (hyphenated).

Bail out” memang bisa ditulis “terpisah”, kalau dia berfungsi sebagai kata kerja (verb), demikian pula halnya dengan “kick back” bisa ditulis “terpisah” kalau dia berperan sebagai kata kerja. Namun sebagai kata benda (noun), dua istilah ini harus dituliskan “disambung” yakni “bailout” dan “kickback” (artinya ‘suap/sogok’). Akan halnya “extraordinary” yang cuma punya satu fungsi yaitu sebagai kata sifat (adjective), mutlak harus disambung, tak boleh kita eja dengan “extra ordinary”. Ada sejumlah kata majemuk (compound) Inggris lainnya yang sering salah dituliskan oleh Kompas, namun karena saya tak mencatatnya, belum bisa saya paparkan di sini.

Berkaitan dengan persoalan “dipisah” atau “disambung” ini, saya jadi teringat dengan bahasa kita sendiri. Ini hal yang nampaknya sepele, namun menurut hemat saya perlu di-address (saya kesulitan mencari padanan Indonesianya, apakah bisa diberi padanan dengan ‘digarap’?), karena banyak kerancuan di sana. Anda tentu sudah sering membaca di koran, penulisan istilah “wali kota” (dipisahkan) dan bertanya dalam hati mengapa tidak dituliskan dengan “walikota” (disambung). Saya berpendapat, sebagai satu entitas, “walikota” seharusnya ditulis “disambung”, bukan “dipisahkan”. Ini memang berbeda dengan penulisan “wali murid” atau “wali guru” (dipisahkan), karena dalam kasus ini ada dua entitas yang berdiri sendiri-sendiri (yaitu ‘wali’ dan ‘murid’).

Permasalahan “dipisah” atau “disambung” ini lebih runyam lagi dalam penulisan nama kota-kota di negeri kita ini. Tak ada kaidah yang bisa dijadikan sandaran, sehingga terasa asal-asalan saja penulisan. Saya berikan contoh penulisan nama kota di Indonesia yang “dipisahkan”, antara lain: Lubuk Linggau, Pagar Alam, Sungai Liat, Muara Enim, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Pangkalan Bun, Padang Panjang. Namun di sisi lain, kita temukan penulisan nama kota yang “disambung”, antara lain: Kayuagung (Sumsel), Baturaja (Sumsel), Bukittinggi, Pekanbaru, Palangkaraya. Saya mempunyai argumentasi mengingat nama kota ini merupakan satu kesatuan entitas, maka sebaiknya kita tuliskan dengan “disambung”. Jadi seyogianya kita menuliskan dengan “Pagaralam”, bukan “Pagar Alam” karena kita tidak sedang berbicara tentang “pagar yang ada di alam”, pun demikian kita sepatutnya menuliskan “Sungailiat”, bukan “Sungai Liat”, karena kita tidak merujuk pada “sungai yang banyak tanah liatnya” (harap dicamkan, Sungailiat adalah nama kota, bukan nama sungai).

Demikian juga seterusnya dengan nama kota yang diawali dengan “Tanjung” menurut pendapat saya harus disambung, bukan dipisah, karena kita bukan sedang membicarakan soal “tanjung” (semenanjung), tapi soal kota. Maka dari itu, harus kita tuliskan dengan kota “Tanjungpandan (ibukota Belitung), dan Tanjungpinang (ibukota provinsi Riau).

14.           Bijaklah Menggunakan Sosial Media


Mahasiswa Perguruan tinggi swasta Jakpus. "Terkadang sebuah Kebenaran adalah Kebohongan yang bersifat Kolektif berdasarkan suara.

Seperti kita ketahui bersama akhir-akhir ini di media cetak, televisi maupun media elektronik lainnya  kasus UU ITE  santer terdengar. Pro-Kontra datang dari berbagai lapisan dan strata masyarakat dan tentunya sempat menjadi topik perbincangan hangat para pengguna sosial media. Dari deretan yang cukup panjang yang berkaitan dengan kicauan di sosial media berujung Bui mungkin bisa kita mulai dari kasus Florence yang menghina kota Jogja dari akun Path pribadinya dengan kata-kata tidak seharusnya ditulis oleh seorang Mahasiswi S2 UGM tersebut.

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jogja menyambut tulisan Florence tersebut dengan melaporkannya ke pihak berwenang dan di proses melalui jalur hukum. Kasus menggemparkan pengguna sosial media selama hampir seminggu ini ternyata mengundang reaksi beberapa tokoh-tokoh sosial & budaya dan aktivis pergerakan Indonesia yang menilai kasus ini LEBAY jika harus diperkarakan hingga ke ranah Hukum. Namun kasus Florence ini bukan kali pertamanya di Negeri ini karena pada kasus UU ITE yang sama Pemilik akun twitter (at)Benhan pernah juga dilaporkan oleh (at)misbakhun ke pihak berwajib terkait pencemaran nama baik dan fitnah melalui twitter setahun yang lalu.

Sebelum beberapa kasus diatas tersebut, ada beberapa kasus yang menjerat pengguna sosial media lain karena kicauannya diketahui pihak yang bersangkutan dan menyebabkan kehilangan pekerjaan dan putusnya karir, kali ini datangnya dari luar negeri sendiri, seperti:
1. Octavia Nasr
CNN mempecat editor senior Octavia Nasr karna tweet-nya yang menyatakan menghormati almarhum Ayatullah Mohammad Hussein Fadlallah. Hal ini sangat mengganggu, mengingat bahwa AP menyebut Fadlallah seorang yang anti-Amerika dan terkait dengan pengeboman yang menewaskan lebih dari 260 orang Amerika.
2. Catherine Deveny
Pelawak Australia Catherine Deveny kehilangan pekerjaannya menulis untuk surat kabar The Age Melbourne ketika dia men-tweet ia berharap putri Steve Irwin akan santai.
Bosnya, Editor Paul Ramadge, mengatakan, “Kami sangat menghargai kolom Catherine yang telah menulis untuk The Age selama beberapa tahun tapi pandangan dia di Twitter yang tidak sesuai dengan standar yang kita tetapkan di The Age.”
3. Justine Sacco
Justine Saccomantan eksekutif PRuntuk IACmen-tweet lelucon yang cukup sensitif tepat sebelum melakukan penerbangan internasional ke AfrikaSementara dia berada di udara dan sedang offline, lalu tweetnya menyebar seperti api dan dia dipecat dari jabatannya setelah mendarat di Afrika.
4. Gilbert Gottfried
Dipecat karena lelucon sensitif tentang Jepang. Komedian Gilbert Gottfried, membuat beberapa lelucon tentang tsunamiJepang di Twitter. Dia mengatakan,Jepang benar-benar maju. Mereka tidak pergi ke pantai. Pantai datang kepada mereka“. Aflac adalah perusahaan asuransi terbesar di Jepang dimana Gottfriedbekerja.. dikutip dari BussinessInsider.com
Walikota Bandung Ridwan Kamil juga mendapatkan persoalan dan kasus yang sama tentang kicauan akun (at)kemalsept yang menghina kota Bandung dan tentunya menghina dengan me-mention langsung Walikota Bandung tersebut. Hal tersebut tidak di diamkan saja oleh Kang Emil yang sudah biasa disapa warga Bandung itu dan melaporkannya dengan UU ITE.
Dunia sosial media memang tidak mengenal ruang, waktu dan tempat akan tetapi sudah selayaknya kita memantaskan etika bersosial media dimana tempat kita berada dan juga dengan menggunakan Sosial media atau istilah sohornya Sosmed sudah sepantasnya Bijak jangan sampai merugikan oranglain atau pengguna sosial media lainnya. Masih bisa posting, tweet hal-hal bermanfaat seperti memberikan Informasi yang bermanfaat dan berguna untuk orang lain di dunia maya kan?
Semoga posting-an ini dapat berguna pagi pengguna sosial media lain. Trims.